Pemkab Sangihe Matangkan Integrasi Siskeudes dengan Bank SulutGo, Data Dana Desa Bisa Dipantau Real Time

Pantai Pulau Marore, ilustrasi integrasi Siskeudes Sangihe dengan Bank SulutGo Ilustrasi — Pantai di Pulau Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Wikimedia Commons (lisensi bebas)

TAHUNA, LENSA-INDO.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mematangkan persiapan integrasi Siskeudes Sangihe dengan layanan perbankan Bank SulutGo. Langkah ini disiapkan agar pengelolaan keuangan desa di daerah kepulauan paling utara Sulawesi Utara itu berjalan lebih cepat, transparan, dan mudah diawasi.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Johanis E. H. Pilat, pekan ini. Rapat dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ronald Lumiu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta jajaran Badan Keuangan daerah, sebagaimana dilaporkan Komentar.co dan Manado News.

Integrasi Siskeudes Sangihe dan Bank SulutGo

Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dipakai pemerintah desa untuk menyusun anggaran, mencatat penatausahaan, hingga membuat laporan pertanggungjawaban. Dalam rencana ini, Pemkab Sangihe menyiapkan penyerahan antarmuka pemrograman aplikasi (API) Siskeudes kepada Bank SulutGo, termasuk penerapan teknis aplikasi untuk digitalisasi keuangan desa.

Fokus pembahasan adalah menyelaraskan aplikasi Siskeudes dengan layanan perbankan Bank SulutGo. Tujuannya, data realisasi anggaran desa dapat tersedia secara waktu nyata (real time) sehingga pemerintah daerah bisa memantau penggunaan dana desa tanpa menunggu laporan manual.

Ronald Lumiu menjelaskan, aplikasi ini akan mempercepat administrasi keuangan, menyeragamkan format laporan keuangan desa, serta mengurangi beban kerja. Menurut dia, sistem tersebut juga dapat “mengurangi pekerjaan secara manual” yang selama ini membebani aparatur desa.

Ia menambahkan, ketersediaan data keuangan desa juga dapat mendukung kebijakan pembangunan daerah, menyelaraskan pembangunan desa dengan kabupaten, dan menjadi bahan pengambilan keputusan pimpinan daerah.

Manfaat bagi Pengawasan Dana Desa

Selain mempermudah administrasi, integrasi ini dirancang untuk memperkuat fungsi pengawasan. Bagi Dinas PMD, sistem terintegrasi menjadi alat untuk mengevaluasi dokumen APBDes, menilai kinerja keuangan desa, dan mengidentifikasi desa yang masih membutuhkan pendampingan.

Sementara bagi Inspektorat, data digital yang tersambung dengan transaksi perbankan memungkinkan audit berbasis data dan penguatan pengendalian internal. Dengan demikian, potensi kesalahan pencatatan maupun penyimpangan dapat dideteksi lebih dini.

Konteks: Tahapan Digitalisasi Sejak Pertengahan Tahun

Upaya ini merupakan kelanjutan langkah yang sudah dirintis Pemkab Sangihe sepanjang 2026. Pada Juni lalu, pemerintah daerah menggandeng Bank SulutGo untuk mempercepat digitalisasi keuangan desa terintegrasi. Kemudian pada Agustus, Dinas Kominfo Sangihe mulai menguji kelayakan server desa sebagai persiapan transaksi nontunai berbasis Siskeudes.

Bagi Sangihe yang wilayahnya terdiri atas banyak pulau, digitalisasi keuangan desa punya arti penting. Jarak antarpulau dan keterbatasan transportasi kerap membuat pengiriman dokumen serta pengawasan lapangan memakan waktu. Sistem yang tersambung langsung dengan bank daerah diharapkan memangkas hambatan tersebut, sekaligus mendorong transaksi nontunai yang lebih tertib.

Penerapan sistem ini juga sejalan dengan dorongan pemerintah pusat agar pengelolaan dana desa semakin digital dan akuntabel. Setiap tahun, desa-desa di Sangihe menerima alokasi dana desa dari APBN serta alokasi dana desa dari APBD kabupaten. Dengan pencatatan yang langsung tersambung ke rekening kas desa di bank, setiap pencairan dan belanja dapat ditelusuri jejaknya, sehingga masyarakat pun lebih mudah memperoleh informasi penggunaan anggaran di kampungnya.

Hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai jadwal penerapan penuh integrasi tersebut. Pemkab Sangihe sebelumnya juga mendorong sejumlah program pemerataan layanan dasar, seperti penyediaan listrik 24 jam bagi tujuh kampung mulai Desember mendatang.

Foto: Ilustrasi — Pantai di Pulau Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Wikimedia Commons (lisensi bebas; kreator tercantum di halaman berkas)


Sumber:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *