LISBON, LENSA-INDO.COM – Puluhan ribu warga turun ke jalan di lebih dari 30 kota di Portugal, Sabtu (14/11/2026), menuntut pemerintah segera mengatasi krisis perumahan Portugal yang kian menekan biaya hidup. Aksi serentak itu digelar antara lain di Lisbon, Porto, Faro, Portimão, Coimbra, dan Braga.
Unjuk rasa tersebut diorganisasi oleh platform Casa Para Viver (Rumah untuk Ditinggali), gabungan sekitar 100 asosiasi perumahan dan organisasi akar rumput. Al Jazeera melaporkan aksi ini menjadi demonstrasi nasional terbesar sejak gerakan sosial tersebut dimulai beberapa pekan sebelumnya. Peserta datang dari berbagai usia, mulai dari remaja hingga pensiunan, dengan slogan bahwa hak atas rumah tidak boleh dirampas.
Tuntutan Massa dan Revisi UU Sewa
Juru bicara Casa Para Viver, Rita Silva, kepada kantor berita Portugal Lusa mengatakan aksi di puluhan kota menunjukkan bahwa krisis tidak lagi terbatas di kota-kota besar, tetapi sudah dirasakan di seluruh negeri. Kantor berita Anadolu, yang dikutip ANTARA, menyebut massa menuntut pengendalian harga sewa yang lebih ketat, perlindungan lebih kuat dari penggusuran, serta investasi lebih besar untuk perumahan publik yang terjangkau.
Gerakan itu juga mendesak aturan yang lebih ketat terhadap kontrak sewa, properti yang dibiarkan kosong, penginapan wisata jangka pendek, dan spekulasi properti. Pemicu utama aksi adalah persetujuan parlemen terhadap usulan pemerintah untuk mengubah undang-undang sewa perkotaan. Revisi itu memberi fleksibilitas lebih besar dalam kontrak sewa dan mempercepat prosedur pengosongan rumah. Para aktivis khawatir perubahan tersebut melemahkan perlindungan penyewa di tengah harga sewa yang terus naik.
Sehari sebelum aksi, Jumat (13/11/2026), Presiden Portugal António José Seguro menerima perwakilan aktivis perumahan. Casa Para Viver menyambut baik pertemuan itu dan meminta Perdana Menteri Luís Montenegro membuka dialog langsung dengan gerakan mereka.
Konteks: Harga Rumah Melonjak Tajam
Data yang dihimpun Al Jazeera menunjukkan tekanan perumahan di Portugal tergolong paling berat di Uni Eropa. Berdasarkan Eurostat, rasio harga rumah terhadap pendapatan di Portugal naik 61 persen pada periode 2015–2025, tertinggi di Uni Eropa, jauh di atas Belanda di posisi kedua dengan 34 persen. Institut Statistik Nasional Portugal juga mencatat harga properti naik hampir 20 persen dari kuartal I 2025 ke kuartal I 2026.
Pemerintah sendiri mengakui harga sewa telah naik 68 persen sejak 2020. Lonjakan itu banyak didorong oleh pembeli asing, dana investasi, pekerja jarak jauh, dan pensiunan dari luar negeri yang tertarik pada iklim pesisir Portugal.
Untuk meredam krisis, pemerintah telah memangkas pajak pembangunan rumah baru, membatasi sewa jangka pendek, dan menjanjikan pembangunan 145.000 rumah baru. Namun, pemerintah mengakui langkah-langkah tersebut tidak akan langsung terasa dampaknya.
Gelombang protes di Portugal terinspirasi aksi serupa terkait perumahan dan penggusuran di Spanyol pada bulan sebelumnya. Aksi ini juga menjadi bagian dari rangkaian protes biaya hidup yang dimotori anak muda di sejumlah negara Eropa sepanjang paruh kedua 2026, seperti pernah diulas dalam gelombang protes di kota-kota besar Eropa.
Pelajaran bagi Indonesia
Krisis perumahan Portugal memperlihatkan bagaimana pertumbuhan pariwisata dan arus investasi properti dapat mendorong harga hunian jauh melampaui kenaikan pendapatan warga lokal. Isu serupa mulai mengemuka di sejumlah daerah tujuan wisata di Indonesia, ketika vila dan penginapan jangka pendek bersaing dengan kebutuhan hunian warga. Pengalaman Portugal menunjukkan pentingnya kebijakan tata ruang, pengaturan sewa wisata, dan penyediaan rumah terjangkau sejak dini, sebelum tekanan harga berubah menjadi persoalan sosial yang luas.
Foto: Ilustrasi — permukiman Bairro Alto di Lisboa, Portugal. Wikimedia Commons (lisensi bebas; kreator tercantum di halaman berkas)
Sumber:


