Kementan dan GAPKI Dorong Kemitraan untuk Dongkrak Produktivitas Sawit Nasional Jelang B50

Citra satelit perkebunan kelapa sawit, ilustrasi produktivitas sawit nasional Ilustrasi — citra satelit perkebunan kelapa sawit. ESA / Wikimedia Commons

JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Kementerian Pertanian (Kementan) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sepakat bahwa produktivitas sawit nasional harus segera didongkrak lewat praktik budi daya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) dan kemitraan antara perusahaan besar dan pekebun rakyat. Pandangan itu mengemuka dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk “Penguatan GAP dan Produktivitas untuk Wujudkan Sawit Berkelanjutan” di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Desakan tersebut muncul karena kebutuhan minyak sawit di dalam negeri terus bertambah, terutama setelah pemerintah menaikkan mandatori biodiesel dari B40 menuju B50, sementara hasil panen di sejumlah daerah dinilai masih stagnan.

Kemitraan Jadi Kata Kunci

Koordinator Pengembangan Kelapa Sawit pada Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, Mula Putra, menilai kemitraan menjadi jalan utama untuk meningkatkan produktivitas. Menurut dia, sebagian pekebun swadaya memang mampu mengelola kebun dengan baik secara mandiri, tetapi kemitraan memberikan dampak yang jauh lebih besar bila dihitung secara agregat. “Kata kuncinya adalah kemitraan,” ujarnya, seperti dikutip ANTARA.

Kementan menargetkan produktivitas nasional mencapai 30–40 ton tandan buah segar (TBS) per hektare dengan rendemen minyak 23–25 persen. Mula memperkirakan setiap kenaikan produktivitas minyak sawit mentah (CPO) sebesar 1 ton per hektare per tahun dapat menambah produksi nasional hingga 14 juta ton. Untuk menopang kenaikan mandatori biodiesel, dibutuhkan tambahan produksi sekitar 9 juta ton.

Selain itu, Kementan mendorong penguatan pasar domestik agar industri sawit tidak terlalu bergantung pada ekspor, serta kolaborasi antara pemerintah, pekebun, swasta, dan BUMN.

Produksi dan Ekspor Naik, Peremajaan Masih Tersendat

Ketua Bidang Perkebunan GAPKI, R. Aziz Hidayat, memaparkan produksi sawit tahun lalu mencapai 48,16 juta ton dan diproyeksikan naik menjadi 51,66 juta ton tahun ini. Hingga Juli, produksi tercatat 35,6 juta ton, naik dari 33,4 juta ton pada periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai ekspor hingga Juli mencapai US$23,2 miliar atau sekitar Rp403 triliun, lebih tinggi dari US$20,9 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Meski begitu, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih menghadapi hambatan. Hingga November 2026, realisasi PSR baru sekitar 420.000 hektare yang melibatkan 190.000 pekebun. Kendala yang disebut GAPKI antara lain dokumen lahan seperti Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan sertifikat hak milik, kebun yang berada di kawasan hutan, serta kekhawatiran pekebun terhadap penegakan hukum.

GAPKI mengusulkan penerbitan STDB secara gratis, percepatan sertifikasi lahan, penyelesaian kebun di kawasan hutan secara hati-hati, serta sistem perizinan elektronik yang transparan. Skema PSR berbasis kemitraan yang berjalan sejak 2022 juga dinilai bisa menjadi jalan keluar, sekaligus mempermudah sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Konteks: Kebun Rakyat Menyimpan Potensi Besar

Persoalan produktivitas bukan hal baru. Dalam diskusi Forwatan pada Mei 2026 yang dilaporkan JPNN, luas kebun sawit nasional pada 2025 disebut mencapai 16,8 juta hektare, dengan sekitar 41 persen di antaranya merupakan kebun rakyat. Realisasi PSR kala itu sekitar 50.000 hektare per tahun, jauh di bawah target awal 180.000 hektare per tahun yang kemudian diturunkan menjadi 150.000 hektare. Kementan saat itu juga menyebut PSR sebagai kunci peningkatan produktivitas karena perluasan lahan semakin terbatas.

Kebutuhan bahan baku biodiesel membuat isu ini kian mendesak. Program energi terbarukan berbasis sawit sebelumnya juga ditekankan pemerintah dalam forum regional, seperti saat Presiden memaparkan rencana B50 dan PLTS 100 GW di KTT ASEAN.

Dampaknya bagi Pekebun dan Daerah

Bagi pekebun rakyat, peningkatan produktivitas berarti pendapatan lebih tinggi dari lahan yang sama tanpa harus membuka kebun baru. Bagi daerah penghasil, kebun yang lebih produktif dapat memperkuat ekonomi desa dan penerimaan daerah. Namun, tanpa kepastian legalitas lahan dan pendampingan teknis, target produktivitas dikhawatirkan sulit tercapai. Karena itu, para pemangku kepentingan berharap pemerintah memberi kemudahan dan perlindungan agar pekebun berani meremajakan kebun tuanya.

Foto: Ilustrasi — citra satelit hamparan perkebunan kelapa sawit. ESA / Wikimedia Commons (lisensi bebas; kreator tercantum di halaman berkas)


Sumber:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *