MANADO, LENSA-INDO.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperoleh ruang fiskal sekitar Rp131 miliar untuk pembangunan pada tahun anggaran 2027 setelah permohonan restrukturisasi utang PEN Sulut yang diajukan Gubernur Yulius Selvanus Komaling dikabulkan. Sebagian ruang anggaran itu disiapkan untuk merehabilitasi jaringan irigasi dan bendungan di sejumlah daerah, terutama di kawasan Bolaang Mongondow Raya.
Informasi tersebut mengemuka dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Senin (16/11/2026), sebagaimana dilaporkan Tribun Manado dan Swara Manado News pada Kamis (19/11/2026).
Beban Cicilan Rp200 Miliar per Tahun
Selama ini APBD Sulut harus menyisihkan sedikitnya Rp200 miliar setiap tahun untuk membayar cicilan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pinjaman PEN merupakan skema pembiayaan yang ditawarkan pemerintah pusat kepada daerah untuk menggerakkan kembali perekonomian setelah pandemi Covid-19, namun kewajiban cicilannya kemudian menyedot porsi besar belanja daerah.
Dengan restrukturisasi, tekanan cicilan pada 2027 berkurang sehingga tersedia ruang sekitar Rp131 miliar yang dapat dialihkan ke program pembangunan. Langkah ini sejalan dengan janji Gubernur Yulius Selvanus pada pertemuan dengan media di Graha Gubernuran Manado, Agustus 2026, untuk menata ulang utang daerah mulai 2027 demi mempercepat pembangunan Sulut.
Rincian Alokasi Restrukturisasi Utang PEN Sulut untuk Irigasi
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulut, Henry Rondonuwu, memaparkan sejumlah alokasi untuk sektor irigasi dan bendungan pada tahun anggaran 2027. Ia menyebut alokasi itu sebagai bentuk “perhatian pemerintah terhadap kebutuhan infrastruktur pengairan di daerah,” seperti dikutip Tribun Manado.
Rincian yang dipaparkan meliputi:
- Daerah Irigasi (DI) Moyag, Kota Kotamobagu: Rp1,5 miliar;
- Bendungan Dulangon, Lolak: Rp2 miliar;
- Bendungan Moyag, Kecamatan Kotamobagu Timur: Rp1,5 miliar;
- Buyat, Kecamatan Kotabunan: Rp1,5 miliar;
- DI Ranopolai: Rp700 juta;
- DI Ranoyapo: Rp1,018 miliar;
- DI Lolak: Rp985 juta;
- DI Bokotuntung, Kabupaten Bolaang Mongondow: Rp865 juta;
- Jalan inspeksi Noongan: Rp1 miliar.
Jika dijumlahkan, rincian tersebut bernilai sekitar Rp11 miliar. Menurut Tribun Manado, anggaran diarahkan ke daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi untuk mendukung pengairan lahan pertanian. Kedua sumber belum merinci peruntukan sisa ruang fiskal dari total Rp131 miliar, maupun rincian tenor dan sisa pokok pinjaman setelah restrukturisasi.
Dampaknya bagi Petani Sulut
Bolaang Mongondow Raya, termasuk Kotamobagu dan Bolaang Mongondow Timur, dikenal sebagai salah satu lumbung padi Sulawesi Utara. Jaringan irigasi yang terawat menentukan ketersediaan air sawah sepanjang musim tanam, sehingga rehabilitasi saluran dan bendungan diharapkan menjaga produktivitas petani.
Perbaikan infrastruktur pengairan juga relevan dengan upaya pengendalian harga pangan. Sulut tengah menghadapi tekanan inflasi tinggi, sebagaimana tecermin dari inflasi Sulut yang mencapai 8,07 persen dan inflasi Kotamobagu sebesar 7,05 persen. Pasokan pangan lokal yang lebih stabil dapat membantu meredam gejolak harga.
Swara Manado News mencatat, tantangan berikutnya adalah memastikan alokasi tersebut terwujud menjadi pekerjaan fisik yang berkualitas dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Pembahasan Ranperda APBD 2027 masih berlanjut di DPRD Sulut sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Foto: Ilustrasi — Arsip pembangunan bendung irigasi di Sungai Palaka pada masa Hindia Belanda. Tropenmuseum / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Sumber:

