JAMBI, LENSA-INDO.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini diprioritaskan ke daerah terpencil, wilayah terluar, dan daerah dengan angka stunting tinggi. Penegasan itu disampaikan saat ia melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
Kepada wartawan, Sudaryono mengatakan BGN sudah memegang daftar wilayah yang belum terjangkau dan akan memeriksa serta mempercepat penyalurannya. Menurut dia, kebijakan MBG tidak boleh hanya menyasar daerah yang mudah dilayani. “Masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh MBG,” ujarnya, seperti dikutip Antara.
Prioritas MBG dan Sidak SPPG di Jambi
Pada Jumat dini hari, Sudaryono mendatangi SPPG Telanai Pura Pematang Sulur 1 di Kota Jambi. Fokus utama pemeriksaannya adalah keamanan pangan, disusul akuntabilitas anggaran. Ia menekankan tidak boleh lagi ada penerima manfaat yang mengalami gangguan pencernaan akibat makanan program.
Sudaryono mencontohkan sejumlah pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) yang masih ditemukan di lapangan, misalnya membeli ayam murah berkualitas rendah atau menyimpan makanan olahan di ruang terbuka alih-alih di lemari pembeku. Karena sidak tidak mungkin menjangkau seluruh dapur, BGN membangun sistem pengawasan yang lebih terstruktur: menambah tim pengawas, menempatkan kepala dapur berpengalaman sebagai koordinator di setiap SPPG, serta menyiapkan pelatihan dan tim pendampingan.
Mitra pengelola SPPG Telanai Pura Pematang Sulur 1, Novellia Dewi, menyatakan yayasannya akan mengikuti ketentuan BGN, termasuk penyesuaian biaya operasional kembali ke angka Rp3 ribu.
Tiga Fokus Pembenahan “MBG 2.0”
Sudaryono menyebut rangkaian pembenahan tata kelola ini sebagai “MBG 2.0”. Ada tiga prioritas yang ia sampaikan. Pertama, penguatan pengawasan, termasuk sertifikasi higiene dan sanitasi yang lebih ketat; dapur yang tidak memenuhi syarat tidak diizinkan beroperasi. Kedua, perbaikan fungsi pengaduan, termasuk hubungan dengan mitra dan yayasan. Ketiga, penguatan akuntabilitas anggaran.
Untuk poin ketiga, setiap dapur kini wajib menyetor laporan penggunaan dana harian (LPDH). Penambahan dana bisa tertunda bila LPDH tidak dikirim atau ditemukan kejanggalan, misalnya anggaran yang seharusnya untuk 10 hari habis dalam tujuh hari. BGN juga menerapkan pemantauan melalui sistem CCTV terpusat. Sudaryono menyatakan keputusan tersebut mempertimbangkan masukan dari KPK, Kejaksaan, Polri, BPKP, dan BPK.
Ia juga mengutip hasil survei yang menunjukkan sebagian besar masyarakat mendukung MBG. Namun, sebagian responden yang tidak setuju umumnya menyoroti persoalan akuntabilitas, catatan korupsi, ketidakjelasan pengadaan, dan transparansi anggaran.
Konteks: Kelanjutan Arah Kebijakan
Penekanan pada wilayah dengan stunting tinggi bukan hal baru. Sejak pertengahan 2026, BGN telah menyatakan akan memprioritaskan operasional dapur MBG di daerah dengan angka stunting tinggi, dengan Papua dan Nusa Tenggara Timur sebagai fokus, sebagaimana diberitakan Bisnis.com pada Juli lalu. Kewajiban laporan harian bagi SPPG juga sebelumnya ditegaskan pemerintah, seperti dalam pernyataan Menko Pangan Zulkifli Hasan soal SPPG yang tak menyetor laporan.
Bagi daerah kepulauan dan perbatasan seperti sebagian wilayah Sulawesi Utara, arah kebijakan ini membuka peluang percepatan layanan MBG yang selama ini terkendala jarak dan logistik. Tantangannya adalah memastikan standar keamanan pangan dan pelaporan dana tetap terjaga meski dapur berada jauh dari pusat pengawasan.
Foto: Ilustrasi — Menara Gentala Arasy di tepi Sungai Batanghari, Kota Jambi. Wikimedia Commons (lisensi bebas; kreator tercantum di halaman berkas)
Sumber:


