Indonesia Kembali Terpilih di Dewan ITU 2027–2030, Raih 148 Suara di Region Asia-Australasia

Gedung kantor pusat ITU di Jenewa, ilustrasi Indonesia terpilih kembali di Dewan ITU Ilustrasi — Kantor pusat ITU di Jenewa. Yann Forget / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan International Telecommunication Union (ITU) untuk masa bakti 2027–2030. Keberhasilan di Dewan ITU ini diraih dalam pemungutan suara pada Konferensi Berkuasa Penuh (Plenipotentiary Conference/PP-26) ITU yang berlangsung di Doha, Qatar, dan memastikan Indonesia tetap duduk di meja perumusan kebijakan telekomunikasi dunia selama empat tahun ke depan.

Menurut keterangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dirilis melalui InfoPublik, Indonesia memperoleh 148 suara dan menempati peringkat keenam di Region E yang mencakup kawasan Asia dan Australasia. Region tersebut memperebutkan 13 kursi dari total 48 kursi Dewan ITU.

Indonesia di Antara 13 Negara Region E

Siaran pers resmi ITU tertanggal 16 November 2026 mencantumkan 13 negara yang terpilih mewakili Region E untuk periode 2027–2030, yakni Australia, Bahrain, China, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Kuwait, Malaysia, Qatar, Arab Saudi, Thailand, dan Uni Emirat Arab. Dengan demikian, Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara Asia Tenggara di Dewan ITU, bersama Malaysia dan Thailand.

ITU merinci pembagian 48 kursi dewan tersebut menurut kawasan: Amerika 9 kursi, Eropa Barat 8 kursi, Eropa Timur dan Asia Utara 5 kursi, Afrika 13 kursi, serta Asia dan Australasia 13 kursi. Dewan ini dipilih setiap empat tahun dan bertugas mengawasi jalannya organisasi di antara dua konferensi berkuasa penuh, termasuk soal anggaran, rencana strategis, dan kebijakan.

Pada konferensi yang sama, Doreen Bogdan-Martin terpilih kembali sebagai Sekretaris Jenderal ITU, sedangkan Adel Darwish kembali menjabat Wakil Sekretaris Jenderal. PP-26 dibuka pada 16 November dan dijadwalkan berlangsung hingga 27 November 2026 di Doha Exhibition and Convention Center.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyambut hasil tersebut sebagai bentuk kepercayaan komunitas internasional. Dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (16/11/2026), ia menyebut, “Kepercayaan ini menjadi kesempatan bagi Indonesia.” Ia juga menegaskan bahwa Indonesia harus aktif menyuarakan kepentingan nasional dalam setiap pembahasan kebijakan digital global.

Fokus Spektrum, Orbit Satelit, dan Konektivitas Kepulauan

Komdigi menyebutkan sejumlah prioritas yang akan dibawa Indonesia selama duduk di Dewan ITU. Di antaranya perluasan konektivitas, pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, pengembangan teknologi seluler generasi berikutnya, penguatan konektivitas di wilayah kepulauan dan daerah terpencil, serta kontribusi pada penyusunan standar telekomunikasi internasional.

Isu spektrum dan orbit satelit dinilai strategis bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Slot orbit dan alokasi frekuensi merupakan sumber daya terbatas yang pembagiannya diatur melalui forum ITU, sehingga keberadaan wakil di dewan memberi ruang lebih besar untuk memperjuangkan kebutuhan satelit nasional dan layanan internet di wilayah yang sulit dijangkau jaringan kabel.

Selain itu, keanggotaan di Dewan ITU disebut membuka peluang kerja sama internasional, pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas tenaga ahli, serta pengembangan industri telekomunikasi dalam negeri.

Konteks dan Dampaknya bagi Daerah

Indonesia sebelumnya juga menjadi anggota Dewan ITU periode 2023–2026. Terpilihnya kembali Indonesia berarti keberlanjutan peran dalam pembahasan aturan global, mulai dari tata kelola frekuensi hingga perlindungan pengguna layanan digital, yang belakangan juga menjadi perhatian pemerintah di dalam negeri, seperti kebijakan registrasi SIM biometrik yang tengah berjalan.

Bagi daerah kepulauan seperti Sulawesi Utara, dengan wilayah perbatasan di Sangihe dan Talaud, agenda konektivitas kepulauan yang diusung Indonesia di forum ITU relevan untuk mendorong pemerataan akses internet dan layanan seluler. Meski demikian, manfaat nyata di lapangan tetap bergantung pada pelaksanaan program pembangunan infrastruktur digital di dalam negeri.

Foto: Ilustrasi — Gedung kantor pusat International Telecommunication Union (ITU) di Jenewa, Swiss. Yann Forget / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)


Sumber:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *