Bappeda Evaluasi RAD TPB Sulut, Kemiskinan 6,62 Persen dan Stunting 21,5 Persen Jadi Sorotan

Ilustrasi RAD TPB Sulut: arsip foto rumah sakit di Hospitaalweg, Manado, sekitar 1948 Ilustrasi — Arsip 1948: rumah sakit di Hospitaalweg, Manado. Tropenmuseum / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

MANADO, LENSA-INDO.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Utara menggelar evaluasi capaian Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau RAD TPB Sulut di Manado, Selasa (17/11/2026). Dalam evaluasi itu, sejumlah indikator sosial-ekonomi daerah dipaparkan, mulai dari angka kemiskinan 6,62 persen hingga prevalensi stunting yang masih berada di level 21,50 persen.

Arahan Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, dalam kegiatan tersebut disampaikan oleh Kepala Bappeda Sulut, Elvira Katuuk. Pemerintah provinsi menegaskan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) bukan sekadar deretan target global, indikator, atau dokumen perencanaan, melainkan menyangkut manusia, kualitas hidup, dan masa depan generasi berikutnya.

Capaian Indikator RAD TPB Sulut 2025

Berdasarkan laporan RAD TPB tahun 2025 yang dipaparkan dalam forum itu, persentase penduduk miskin di Sulawesi Utara tercatat 6,62 persen. Tingkat pengangguran terbuka berada di angka 5,78 persen, sedangkan rasio gini, ukuran ketimpangan pengeluaran penduduk, tercatat 0,341.

Di bidang kesehatan dan layanan dasar, prevalensi stunting masih 21,50 persen. Angka ini menunjukkan sekitar satu dari lima balita masih mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga menjadi pekerjaan rumah lintas sektor. Sementara itu, akses rumah tangga terhadap air minum layak sudah mencapai 94,86 persen.

Evaluasi juga menyinggung arah pembangunan yang ingin dicapai daerah, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, infrastruktur yang maju, serta investasi yang terus meningkat, tanpa mengorbankan perlindungan lingkungan.

Prinsip “Tidak Ada yang Tertinggal”

Pemprov Sulut mengingatkan bahwa kemajuan pembangunan akan kehilangan makna apabila wilayah perdesaan, kepulauan, dan daerah terluar tetap tertinggal. Karena itu, prinsip No One Left Behind atau tidak ada seorang pun yang tertinggal ditekankan dalam evaluasi tersebut, termasuk agar kemajuan hari ini tidak merugikan generasi mendatang.

Aparatur sipil negara juga diminta memaknai kata “berkelanjutan” dalam visi daerah sebagai komitmen kinerja yang mengikat, bukan hiasan dokumen. Setiap rupiah anggaran dan setiap program diharapkan menghasilkan dampak nyata, baik untuk saat ini maupun ke depan.

Konteks: Dasar Hukum dan Visi Sulut Emas 2045

Pelaksanaan TPB di daerah berpijak pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di tingkat provinsi, Pemprov Sulut menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang RAD TPB untuk periode 2023–2026, sehingga evaluasi tahun ini menjadi salah satu tolok ukur menjelang berakhirnya periode rencana aksi tersebut.

Dokumen itu sejalan dengan visi jangka panjang Sulut Emas 2045, yakni menjadikan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia ke kawasan Asia dan Pasifik yang mandiri, maju, dan berkelanjutan. Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025, mengusung visi Sulut yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Dampaknya bagi Warga Sulut

Bagi masyarakat, evaluasi RAD TPB menjadi cermin sejauh mana program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan dasar, seperti penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, perbaikan gizi anak, dan pemerataan layanan hingga pulau-pulau terluar di Sangihe, Talaud, dan Sitaro. Angka stunting yang masih di atas 20 persen, misalnya, menuntut kerja bersama antara dinas kesehatan, pemerintah desa, posyandu, dan keluarga.

Upaya menjaga ketersediaan pangan dan harga yang terjangkau juga berkaitan erat dengan target pengurangan kemiskinan. Sejumlah program pangan yang tengah digencarkan pemerintah provinsi, seperti perluasan Gerakan Pangan Murah menjelang Nataru, menjadi bagian dari ikhtiar tersebut. Hasil evaluasi RAD TPB Sulut diharapkan menjadi bahan perbaikan perencanaan dan penganggaran tahun-tahun berikutnya, agar target pembangunan berkelanjutan tidak berhenti di atas kertas.

Foto: Ilustrasi — Arsip 1948, rumah sakit di Hospitaalweg, Manado. Tropenmuseum / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)


Sumber:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *