Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Mangkir dari Pemeriksaan Kejagung, Minta Dijadwal Ulang

Gedung utama Kejaksaan Agung RI di Jakarta, ilustrasi pemeriksaan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto di Kejagung Arsip 2020. Gedung utama Kejaksaan Agung RI / Wikimedia Commons

JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto tidak memenuhi panggilan penyidik Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola kerja sama operasi (KSO) migas di Kota Bekasi, Selasa (17/11/2026). Melalui surat resmi, Tri meminta agar pemeriksaannya dijadwalkan ulang pada pekan depan.

Tri sedianya diperiksa sekitar pukul 10.00 WIB di Gedung Bundar, kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kejaksaan Agung, Jakarta. Ketidakhadiran itu dikonfirmasi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna.

Kejagung Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Tri Adhianto

Menurut Anang, penyidik telah menerima surat permohonan penundaan dari Tri Adhianto dan akan mengatur kembali jadwal pemeriksaan pada pekan berikutnya. Kejagung tidak merinci alasan yang disampaikan sang wali kota dalam surat tersebut.

Status Tri dalam perkara ini adalah saksi. Pemeriksaan saksi lazim dilakukan penyidik untuk mengumpulkan keterangan guna membuat terang suatu perkara, sehingga pemanggilan tersebut tidak berarti yang bersangkutan terlibat dalam dugaan tindak pidana. Hingga berita ini ditulis, Kejagung belum mengumumkan nama tersangka.

Dalam praktik penyidikan, saksi yang berhalangan hadir dapat mengajukan permohonan penjadwalan ulang dengan menyampaikan alasan yang patut. Penyidik kemudian akan melayangkan panggilan berikutnya. Kehadiran saksi dinilai penting karena keterangannya dapat membantu penyidik memahami alur kebijakan, dokumen, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.

Duduk Perkara KSO Migas Bekasi

Perkara yang ditangani penyidik Jampidsus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD) PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi. Dugaan penyimpangan itu menyangkut kerja sama operasi dengan PT Pertamina EP dalam kurun 2009 hingga 2024.

Kejagung menaksir kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp2 triliun. Penanganan kasus ini sebelumnya berada di Kejaksaan Negeri Bekasi sebelum diambil alih oleh Kejaksaan Agung.

Dalam rangka mengumpulkan alat bukti, penyidik sebelumnya menggeledah enam lokasi. Lokasi itu meliputi kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi beserta Bagian Hukumnya, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah, kantor PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi, serta kantor perusahaan swasta Foster Oil & Energy Pte. Ltd. di kawasan Sudirman, Jakarta.

Konteks: Pengawasan Tata Kelola BUMD

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan BUMD, terutama yang bergerak di sektor sumber daya alam bernilai besar seperti migas. Skema KSO dengan perusahaan negara pada dasarnya dirancang agar daerah ikut memperoleh manfaat dari pengelolaan sumur migas di wilayahnya. Namun, tata kelola yang lemah dapat membuka celah penyimpangan yang merugikan keuangan negara dan daerah.

Bagi pemerintah daerah lain, termasuk di Sulawesi Utara, perkara ini menjadi pengingat agar setiap kerja sama usaha milik daerah disertai transparansi, audit berkala, dan pelaporan yang terbuka kepada publik. Peran aparat penegak hukum dalam mengawal kebijakan daerah juga pernah diulas dalam berita kegiatan Kejati Sulut di Sangihe.

Publik kini menanti kehadiran Tri Adhianto pada jadwal pemeriksaan berikutnya. Seluruh pihak yang disebut dalam perkara ini tetap dilindungi asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Foto: Arsip 2020 — gedung utama Kejaksaan Agung RI di Jakarta. Wikimedia Commons (lisensi bebas; kreator tercantum di halaman berkas)


Sumber:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *