JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kebijakan pembebasan BPHTB ini dinilai mempercepat pendaftaran tanah dan meringankan beban warga yang mendaftarkan tanahnya untuk pertama kali.
Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, menjelaskan bahwa dari 132 daerah tersebut, 90 kabupaten/kota membebaskan BPHTB sepenuhnya, sedangkan 42 lainnya memberikan pengurangan. Keterangan itu disampaikan di Jakarta, Minggu (15/11/2026), seperti dilaporkan ANTARA.
Pembebasan BPHTB untuk Kepastian Hukum Hak Tanah
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pembayarannya dilakukan kepada pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah pengelola pendapatan atau kanal pembayaran resmi yang ditetapkan tiap daerah.
Menurut Uunk, dukungan pemerintah daerah lewat keringanan pajak ini penting untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat. “Kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan,” ujarnya. Kementerian ATR/BPN mencatat hingga 2026 sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar secara nasional.
ATR/BPN tidak merinci nama-nama daerah yang sudah menerapkan kebijakan ini. Namun, angka 132 kabupaten/kota menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia, yang jumlahnya lebih dari 500 kabupaten/kota, belum memberikan keringanan serupa.
Konteks: BPHTB Jadi Ganjalan Sertifikasi
Dorongan agar pemerintah daerah meringankan BPHTB sudah lama disuarakan. Pada April 2025, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meminta pemda membebaskan BPHTB bagi peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), terutama dari kalangan miskin ekstrem, seperti dilaporkan DDTCNews.
Saat itu Nusron memaparkan bahwa pendaftaran tanah telah mencapai 121,64 juta bidang atau 94,4 persen dari target 126 juta bidang, tetapi baru 94,1 juta bidang yang bersertifikat. Ia menyebut salah satu penyebab selisih tersebut adalah warga yang tidak mampu membayar BPHTB. Pemda, kata Nusron, dapat memberikan insentif pajak, dan Jawa Timur disebut sebagai contoh karena gubernurnya menerbitkan surat edaran agar bupati dan wali kota membebaskan BPHTB bagi peserta PTSL.
Kementerian ATR/BPN juga menempuh sejumlah langkah percepatan, antara lain memangkas masa pengumuman dari 30 hari menjadi 14 hari kerja, menyederhanakan persyaratan yuridis dan administratif, mempercepat pemrosesan BPHTB atau PPh terutang, serta memanfaatkan drone untuk pemetaan bidang tanah.
Dampaknya bagi Masyarakat dan Daerah
Bagi warga, pembebasan atau pengurangan BPHTB berarti biaya memperoleh sertifikat tanah menjadi lebih ringan. Sertifikat memberi kepastian hukum, mengurangi risiko sengketa, dan dapat dimanfaatkan sebagai agunan untuk mengakses pembiayaan perbankan.
Di sisi lain, pemerintah daerah perlu menimbang potensi berkurangnya pendapatan asli daerah dari BPHTB. Karena itu, kebijakan ini umumnya ditetapkan melalui peraturan kepala daerah dengan sasaran tertentu, misalnya warga berpenghasilan rendah atau peserta program sertifikasi pemerintah. Warga di Sulawesi Utara dan daerah lain disarankan menanyakan langsung ke badan pendapatan daerah setempat atau kantor pertanahan mengenai ketentuan BPHTB yang berlaku. Baca juga: Nusron soal tindak pidana pertanahan dan KUR Perumahan.
Foto: Ilustrasi – Patok survei kadastral. Kontributor Wikimedia Commons / Wikimedia Commons (lisensi bebas Commons)
Sumber:


