YOGYAKARTA, LENSA-INDO.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta kejahatan alih fungsi lahan sawah dijadikan salah satu fokus pembahasan dalam rapat koordinasi penanganan tindak pidana pertanahan. Permintaan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis (12/11/2026), seperti dilaporkan ANTARA Yogyakarta pada Minggu (15/11/2026).
Rakor tersebut dihadiri para kepala Kantor Wilayah BPN provinsi, perwakilan Polri dan Kejaksaan RI, serta pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN. Dalam forum itu Nusron menyinggung data sekitar 554 ribu hektare lahan yang pemanfaatannya tidak sesuai izin maupun rencana tata ruang, terutama sawah yang berubah menjadi perumahan, kawasan industri, dan penggunaan lain.
Empat Rekomendasi Menteri ATR/BPN
Nusron menyampaikan sejumlah rekomendasi. Pertama, rakor berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa, pihak yang kerap menerbitkan surat keterangan terkait tanah. Langkah ini diminta ditindaklanjuti mulai tahun depan.
Kedua, memasukkan kejahatan alih fungsi lahan sebagai topik utama rakor, sehingga penegakan hukum tidak hanya menyasar sengketa penguasaan tanah, tetapi juga penggunaan lahan. Ketiga, sebelum rakor tingkat nasional, kepala kantor wilayah diminta menggelar rapat pencegahan bersama kepala desa, kepala kejaksaan negeri, kapolres, dan pemerintah daerah. Keempat, edukasi administrasi pertanahan bagi aparat desa dengan melibatkan kantor pertanahan dan aparat penegak hukum setempat.
Menurut Nusron, langkah tersebut diyakini akan menimbulkan efek jera. Ia mengingatkan, tanpa penindakan, “nanti lama-lama sawah kita habis.” Pada kesempatan yang sama, kementerian juga memberikan penghargaan berupa piagam dan pin emas kepada 12 penerima yang dinilai berhasil memenuhi target operasi penanganan tindak pidana pertanahan.
Konteks: Alih Fungsi Lahan Sawah Sejak 2019
Persoalan alih fungsi lahan sawah sudah menjadi perhatian pemerintah sepanjang 2026. Dalam keterangan di Jakarta, Selasa (10/2/2026), Nusron menyebut alih fungsi lahan pada periode 2019–2025 mencapai 554.615 hektare, dan 144.255,1 hektare di antaranya berada di kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sebagaimana dilaporkan Republika.
Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 sebagai revisi Perpres Nomor 59 Tahun 2019. Aturan itu membentuk tim terpadu untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah dan menegaskan bahwa sawah yang masuk peta LP2B tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apa pun. Tim juga ditugaskan menyiapkan data Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan LP2B untuk 12 provinsi tambahan sehingga totalnya menjadi 17 provinsi.
Sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, alih fungsi LP2B hanya dimungkinkan untuk kepentingan umum tertentu, seperti jalan, pengairan, jaringan pipa air, dan jaringan listrik, serta wajib disertai penggantian lahan. Perumahan tidak termasuk dalam pengecualian tersebut.
Dampaknya bagi Ketahanan Pangan dan Daerah
Sebelumnya, pada Desember 2025, detikFinance melaporkan Nusron mendorong pemerintah daerah memasukkan penetapan LP2B, lahan baku sawah, dan LSD ke dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) agar sawah terlindungi secara hukum. RTRW itu harus ditetapkan sebagai peraturan daerah dan mendapat persetujuan substansi dari pemerintah pusat.
Bagi daerah, termasuk Sulawesi Utara yang memiliki sentra padi seperti di Bolaang Mongondow, penegakan aturan ini berarti pengawasan lebih ketat terhadap perubahan peruntukan sawah. Perangkat desa juga akan lebih dilibatkan karena surat keterangan tanah sering menjadi pintu awal perubahan penggunaan lahan. Upaya menjaga sawah sejalan dengan program penguatan produksi pangan, termasuk penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian bagi petani.
Foto: Hamparan sawah di Jawa (ilustrasi/arsip). Kontributor Wikimedia / Wikimedia Commons (lisensi bebas Commons)
Sumber:



One thought on “Nusron Minta Kejahatan Alih Fungsi Lahan Sawah Jadi Fokus Penanganan Tindak Pidana Pertanahan”