LENSA-INDO.COM, JAKARTA — Pemerintah membentuk kelompok kerja (pokja) untuk membahas penyelesaian 13 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu yang masih menghadapi hambatan penanganan. Pembentukan tim itu melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), serta Kejaksaan Agung.
Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra mengatakan pembentukan pokja merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 9 November 2026, Yusril menyebut terdapat persoalan prosedural dan perbedaan pemahaman dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan yang perlu dicarikan jalan keluar bersama.
Persoalan lama antara penyelidikan dan penyidikan
Berdasarkan keterangan resmi pemerintah, hambatan utama berkaitan dengan perbedaan penafsiran terhadap kelengkapan berkas serta kriteria dugaan pelanggaran HAM berat. Kondisi tersebut membuat sejumlah perkara mengalami kebuntuan setelah tahapan pemeriksaan oleh Komnas HAM dan ketika masuk ke proses yang menjadi kewenangan penegak hukum.
Pokja bertugas memperjelas persoalan itu sehingga koordinasi antara lembaga dapat berjalan lebih efektif. Langkah ini bersifat prosedural dan kelembagaan; pembentukannya sendiri tidak sama dengan keputusan pengadilan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas suatu peristiwa.
Empat perkara disebut pernah masuk pengadilan
Yusril menjelaskan bahwa dari 13 perkara yang dibicarakan dalam koordinasi, empat telah disidangkan sementara sejumlah kasus lain masih menghadapi masalah dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Informasi tersebut menggambarkan perbedaan tahap penanganan, bukan berarti seluruh 13 kasus telah memperoleh putusan hukum berkekuatan tetap.
Perkara dugaan pelanggaran HAM berat membutuhkan pemeriksaan mendalam, termasuk perlindungan saksi, penelaahan bukti, dan penerapan hukum yang sesuai. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi setiap pihak yang disebut atau diperiksa sampai ada putusan pengadilan.
Pelibatan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung
Komnas HAM memiliki peran dalam penyelidikan pelanggaran HAM berat sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan Kejaksaan Agung berperan pada tahap penyidikan dan penuntutan. Kolaborasi dalam pokja diharapkan membantu memperjelas tindak lanjut hasil penyelidikan yang selama ini belum berlanjut secara optimal.
Namun, kerja sama tidak boleh menghilangkan independensi ataupun mandat hukum masing-masing lembaga. Pemeriksaan bukti dan penetapan tanggung jawab tetap harus dilakukan melalui prosedur yang sah, bukan semata-mata berdasarkan keputusan administratif kelompok kerja.
Harapan bagi korban dan keluarga
Perkembangan ini penting bagi korban dan keluarga yang telah lama menunggu kejelasan. Penanganan kasus HAM berat tidak hanya berhubungan dengan proses pidana, tetapi juga pencarian kebenaran, pengakuan hak korban, serta upaya pemulihan yang sesuai ketentuan.
Keberhasilan pokja baru dapat dinilai dari tindak lanjut yang dapat diukur: penyelesaian persoalan berkas, langkah hukum konkret, keterbukaan informasi, dan perlindungan hak korban. Belum ada alasan untuk menyatakan 13 kasus telah diselesaikan hanya karena pemerintah mengumumkan pembentukan kelompok kerja.
Menunggu jadwal dan hasil kerja
Pemerintah menyatakan pokja akan membahas langkah-langkah untuk mengatasi perbedaan prosedural. Jadwal penyelesaian setiap perkara dan hasil pemeriksaan belum dapat dipastikan dari pengumuman awal. Publik perlu memantau perkembangan melalui pernyataan resmi Kemenko, Komnas HAM, dan Kejaksaan Agung.
Sumber: Badan Komunikasi Pemerintah RI, 9 November 2026; ANTARA, 9 November 2026.
Foto unggulan: arsip Yusril Ihza Mahendra saat pelantikan kabinet 2024, dari Wikimedia Commons; bukan foto rapat koordinasi 9 November.
