JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Pemerintah Kabupaten Minahasa meminta dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melengkapi fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Kakas Barat. Permintaan itu disampaikan Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang dalam audiensi di kantor KKP, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rombongan Pemkab Minahasa diterima Ketua Tim Kepelabuhanan KKP Marezo Putasa bersama jajaran Direktorat Kepelabuhanan dan Perikanan Tangkap. Vanda didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa, sekretaris dinas, serta Hukum Tua Desa Bukit Tinggi.
Dalam pertemuan itu, Vanda menekankan bahwa ketersediaan sarana yang layak menentukan aktivitas dan produktivitas nelayan. Menurut dia, “fasilitas yang memadai sangat penting” agar program ini berjalan optimal, sebagaimana dilaporkan BeritaManado.com.
Kampung Nelayan Merah Putih Minahasa Diharapkan Jadi Penggerak Ekonomi Pesisir
Pemkab Minahasa memandang pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih tidak cukup berhenti pada pembangunan fisik. Program ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir lewat penguatan ekonomi perikanan, sekaligus menjadi penggerak ekonomi di wilayah pesisir Minahasa.
Vanda menyebut pemerintah daerah ingin manfaat program benar-benar dirasakan warga. Pemkab berharap KNMP Bukit Tinggi bisa mendorong sektor kelautan dan perikanan Minahasa menjadi lebih produktif. Hingga berita ini ditulis, rincian jenis fasilitas yang diminta, nilai anggaran, maupun jumlah nelayan penerima manfaat belum diumumkan.
Konteks: Program Nasional dengan Target 5.000 Kampung
Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program prioritas pemerintah pusat yang dipimpin KKP. Menurut ulasan Kementerian Sekretariat Negara (19/10/2026), sebanyak 100 kampung nelayan telah dibangun sejak 2025. Pada tahap pertama, 65 KNMP sudah beroperasi, sementara 35 lainnya masih dalam pengembangan. Pemerintah menargetkan 5.000 KNMP di seluruh Indonesia hingga 2029, dengan dukungan APBN hingga Rp1,1 triliun pada 2025.
Fasilitas yang lazim dibangun di KNMP meliputi pelabuhan dan dermaga, tempat pelelangan ikan, gudang pendingin (cold storage), bengkel, unit pengolahan hasil laut, hunian, dan fasilitas sosial. Konsepnya adalah menyatukan rantai pasok perikanan, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, dalam satu kawasan.
Sejumlah lokasi percontohan menunjukkan hasil awal. Di Samber-Binyeri, Biak Numfor, KKP mencatat produksi ikan naik 121 persen dan pendapatan nelayan naik 89 persen. Di Tongke-Tongke, Sinjai, Sulawesi Selatan, pendapatan rata-rata nelayan naik dari Rp4 juta menjadi Rp7 juta per bulan dalam empat bulan.
Dampaknya bagi Sulut
Sulawesi Utara memiliki modal kuat di sektor perikanan. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menempatkan konsumsi ikan masyarakat Sulut sebagai yang tertinggi di Indonesia, seperti diulas dalam Konsumsi Ikan Sulut Tertinggi se-Indonesia. Kehadiran KNMP yang lengkap di Minahasa berpotensi memperpendek rantai distribusi ikan dan menambah nilai jual hasil tangkapan.
Desa Bukit Tinggi berada di Kecamatan Kakas Barat, bagian selatan Kabupaten Minahasa. Bila usulan Pemkab disetujui, sarana seperti tempat pendaratan ikan atau gudang pendingin akan membantu nelayan setempat menjaga mutu hasil tangkapan dan menekan biaya. Program ini juga sejalan dengan arah pemerintah pusat yang ingin agar nilai tambah perikanan lebih banyak dinikmati nelayan di daerah.
Tindak lanjut KKP atas usulan Pemkab Minahasa akan menentukan seberapa cepat fasilitas itu terwujud. Warga pesisir dan nelayan di Kakas Barat kini menunggu kepastian jenis bantuan serta jadwal pembangunannya.
Foto: Ilustrasi (arsip) — Pantai di Sulawesi. Tropenmuseum / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Sumber:

