LENSA-INDO.COM, MINAHASA UTARA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo bersama anggota DPR RI Hillary Brigitta Lasut menggelar kegiatan edukasi untuk mencegah masyarakat terjerat pinjaman online ilegal. Sosialisasi berlangsung di Desa Watutumou III, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, pada Minggu, 8 November 2026, dan diberitakan ANTARA pada Senin (9/11).
Kegiatan bertema pencegahan jeratan utang dan pinjaman daring ilegal itu menyoroti pentingnya pengetahuan finansial keluarga. Para peserta didorong memahami legalitas pemberi pinjaman, memperhitungkan kemampuan membayar, dan menghindari keputusan berutang hanya karena proses pencairan dana terkesan mudah.
OJK soroti bunga, penagihan, dan penyalahgunaan data
Dalam laporan ANTARA, Hillary menyebut edukasi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kehati-hatian masyarakat terhadap tawaran pinjaman yang merugikan. Risiko pinjol ilegal tidak terbatas pada tingginya bunga atau biaya, tetapi dapat meliputi penyalahgunaan data pribadi dan praktik penagihan yang meresahkan.
Pesan tersebut relevan bagi warga yang memanfaatkan aplikasi keuangan untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha. Kemudahan akses digital memang dapat membantu transaksi, tetapi konsumen perlu memeriksa apakah layanan yang digunakan benar-benar berizin dan berada dalam pengawasan otoritas.
Robert Sianipar tekankan pengelolaan keuangan keluarga
Kepala OJK Sulutgo Robert Sianipar menegaskan pentingnya membangun kebiasaan keuangan yang sehat. Salah satu langkah dasar adalah membedakan kebutuhan utama dari keinginan serta menilai kemampuan finansial sebelum mengambil kewajiban pembayaran baru.
Menurut OJK, edukasi di tingkat desa diharapkan memberi manfaat praktis bagi keluarga. Warga tidak hanya diajak mewaspadai penipuan, tetapi juga merencanakan pengeluaran agar pendapatan tidak habis untuk membayar cicilan yang tidak sesuai kemampuan.
Langkah memeriksa tawaran pinjaman
Ketika menerima tawaran pinjaman melalui pesan singkat, telepon, atau aplikasi, masyarakat sebaiknya menghindari keputusan terburu-buru. Periksa identitas penyedia, ketentuan bunga dan biaya, tenor pembayaran, serta kebijakan penggunaan data pribadi. Legalitas suatu penyelenggara dapat dikonfirmasi melalui kanal resmi OJK.
Jangan memberikan kode OTP, kata sandi, PIN, atau akses yang tidak relevan terhadap perangkat kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi. Jika mengalami ancaman penagihan, simpan bukti komunikasi dan pertimbangkan pelaporan melalui lembaga resmi yang berwenang. Edukasi tersebut adalah langkah pencegahan, bukan jaminan bahwa semua risiko transaksi otomatis hilang.
Literasi keuangan perlu dijangkau sampai desa
Upaya yang melibatkan anggota DPR dan OJK ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen membutuhkan jangkauan sampai komunitas lokal. Bagi keluarga dengan akses informasi terbatas, penjelasan secara langsung dapat membantu mengenali ciri penawaran mencurigakan dan sumber informasi yang lebih dapat dipercaya.
Namun, laporan kegiatan ini tidak mencantumkan jumlah peserta atau data penurunan korban pinjol ilegal setelah sosialisasi. Karena itu, keberhasilan program masih perlu dievaluasi melalui tindak lanjut, pengaduan yang ditangani, dan perubahan pengetahuan warga.
Sumber: ANTARA Sulawesi Utara, 9 November 2026. Pemeriksaan legalitas layanan: OJK.
Foto unggulan merupakan ilustrasi uang rupiah dari pustaka media LENSA-INDO.COM, bukan dokumentasi sosialisasi di Watutumou.
