JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan tarik bantuan alsintan (alat dan mesin pertanian) yang diperjualbelikan, disalahgunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Alsintan yang ditarik akan dialihkan kepada kelompok tani lain yang benar-benar membutuhkan.
Penegasan itu disampaikan Kementerian Pertanian (Kementan) pada Sabtu (21/11/2026), menyusul temuan praktik jual beli alsintan bantuan di sejumlah daerah yang diungkap Amran saat berada di Maros, Sulawesi Selatan, sehari sebelumnya. “Jangan pernah berpikir untuk memperjualbelikan bantuan pemerintah,” kata Amran, seperti dikutip ANTARA.
Dasar Aturan untuk Tarik Bantuan Alsintan
Kebijakan tarik bantuan alsintan merujuk pada Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2026. Dalam aturan itu, kelompok penerima wajib merawat alat dan menggunakannya untuk kegiatan budi daya, bukan menjualnya atau mengalihkannya kepada pihak lain.
Kementan menyatakan sedang memverifikasi temuan di lapangan untuk memastikan bentuk pelanggaran dan pihak yang terlibat. Amran memperingatkan bahwa pelaku akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum. “Kalau ada yang bermain-main, dihukum,” ujarnya, sebagaimana dilaporkan Radar Jogja.
Sumber-sumber yang ditelusuri Lensa Indo belum merinci daerah mana saja yang terindikasi, berapa unit alsintan yang diperjualbelikan, ataupun jenis peralatannya. Kementan juga belum mengumumkan hasil verifikasi tersebut.
Bantuan Gratis, Petani Diminta Melapor
Amran kembali mengingatkan bahwa alsintan dari pemerintah diberikan tanpa biaya. Petani tidak perlu membayar kepada petugas, perantara, maupun pihak mana pun untuk mendapatkannya. Bila ada yang meminta pungutan, petani diminta segera melapor. “Bantuan alsintan ini gratis dari pemerintah untuk petani kita,” kata Amran.
Pesan serupa pernah disampaikan Kementan sebelumnya, ketika Mentan menegaskan bantuan alsintan gratis dan meminta petani melaporkan pungutan liar. Kali ini, penekanan bergeser pada penerima bantuan: alat yang sudah diserahkan pun dapat ditarik bila tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Di sisi lain, kelompok tani tetap diperbolehkan memanfaatkan alsintan secara produktif, termasuk menjadikannya modal awal usaha jasa sewa alat bagi petani di sekitarnya, selama alat itu tetap dikelola kelompok dan digunakan untuk kegiatan pertanian.
Konteks dan Dampaknya bagi Petani di Daerah
Bantuan alsintan seperti traktor tangan, pompa air, mesin tanam, dan mesin panen menjadi salah satu andalan pemerintah untuk mempercepat mekanisasi pertanian serta mengejar target swasembada pangan. Mekanisasi diharapkan mempersingkat waktu olah lahan, menekan biaya tenaga kerja, dan memungkinkan petani menanam lebih dari sekali dalam setahun.
Namun, penyaluran bantuan dalam jumlah besar membuka celah penyimpangan, mulai dari pungutan saat distribusi hingga penjualan alat oleh oknum penerima. Kementan sebelumnya juga pernah menjatuhkan sanksi kepada pegawai yang terbukti memungut uang dari petani dalam penyaluran alsintan.
Bagi petani di daerah, termasuk di Sulawesi Utara, ketegasan ini menjadi pengingat agar bantuan dikelola secara transparan di tingkat kelompok. Pencatatan penggunaan alat, jadwal pemakaian bergilir, dan perawatan rutin dapat membantu kelompok tani membuktikan bahwa bantuan benar-benar dimanfaatkan sehingga tidak berisiko ditarik. Pemerintah daerah dan penyuluh pertanian juga diharapkan ikut mengawasi agar alsintan tetap berada di tangan petani yang membutuhkan.
Foto: Ilustrasi — Petani membersihkan traktor tangan seusai mengolah lahan di Myanmar. Wikimedia Commons (lisensi bebas; kreator tercantum di halaman berkas)
Sumber:


