WARSAWA, LENSA-INDO.COM – Polandia tengah dilanda krisis politik dan konstitusional setelah pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) negara tersebut ditangguhkan dari jabatannya, memicu gelombang protes dan tuduhan kudeta pada Jumat (30/10/2026).
Ketua MK Bogdan Swieczkowski dan Wakil Ketua Bartlomiej Sochanski dihentikan sementara selama sebulan oleh Hakim Anna Korwin-Piotrowska. Keputusan kontroversial ini langsung memantik reaksi keras dari kubu oposisi dan memaksa Presiden Karol Nawrocki membatalkan lawatan resminya ke Senegal.
Akar Konflik Peradilan
Perseteruan ini bersumber dari reformasi sistem peradilan yang diterapkan Partai Law and Justice (PiS) saat memegang kendali pemerintahan antara 2015 hingga 2023. Dalam periode tersebut, PiS mengubah mekanisme pengangkatan hakim yang kemudian dikritik karena dianggap membahayakan independensi lembaga hukum. Uni Eropa bahkan menilai pengadilan tertinggi Polandia terlalu dekat dengan kelompok nasionalis yang tengah berkuasa.
Perdana Menteri Donald Tusk, yang memenangkan pemilihan umum 2023, berkomitmen memulihkan kemandirian peradilan. Namun upaya ini terhambat karena sejumlah hakim yang diangkat era PiS masih menduduki posisi strategis, sementara Presiden Nawrocki yang dekat dengan PiS menolak mengambil sumpah hakim-hakim baru pilihan parlemen.
Tuduhan Pelanggaran Prosedur
Korwin-Piotrowska mendasarkan keputusannya pada tuduhan bahwa Swieczkowski dan Sochanski menghalangi hakim-hakim baru menjalankan tugas serta melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan perkara. Menteri Kehakiman sekaligus Jaksa Agung Waldemar Zurek bahkan meminta pencabutan kekebalan hukum kedua pejabat tersebut.
Tusk melalui platform X menyatakan, “Memulihkan supremasi hukum adalah kewajiban kita. Setelah bertahun-tahun terjadi kekacauan hukum di bawah pemerintahan PiS, ini merupakan proses yang sulit, terkadang menyakitkan, dan membutuhkan tindakan tegas.”
Ketegangan dan Demonstrasi
MK menolak keputusan penangguhan tersebut dan menyatakan Swieczkowski tetap sah menjabat. Lembaga itu melabeli tindakan pemerintah sebagai kudeta, meski situs web resmi mereka tiba-tiba tidak dapat diakses.
Pendukung PiS berkumpul di sekitar gedung MK dan meneriakkan “Tusk Pengkhianat” untuk mengecam pemerintahan Perdana Menteri. Polisi antihuru-hara dikerahkan mengamankan gedung pengadilan, dan tiga orang ditangkap karena mencoba menerobos barikade. Salah seorang demonstran, Tomasz Zaleski, menyatakan Tusk sedang menginjak-injak hak konstitusional mereka.
Konteks
Krisis ini mencerminkan perpecahan mendalam dalam sistem politik Polandia antara kubu liberal-pro Eropa yang dipimpin Tusk dengan kelompok nasionalis-konservatif yang masih memiliki pengaruh kuat di lembaga peradilan. Presiden Nawrocki langsung memutar balik pesawat dari perjalanan ke Senegal dan menggelar pertemuan darurat dengan pimpinan MK serta Ketua Pertama Mahkamah Zbigniew Kapinski di istana kepresidenan. Mantan Perdana Menteri Jaroslaw Kaczynski dari PiS berpidato dalam demonstrasi dan mendesak Nawrocki bertindak tegas.
Foto: Ilustrasi. User:Xlenka / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Sumber:
