JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memanggil 158 pemerintah daerah dari 14 provinsi, termasuk Sulawesi Utara, untuk menyiapkan pengalihan pengelolaan guru PPPK paruh waktu menjadi guru PPPK di bawah kementerian. Rapat koordinasi dijadwalkan berlangsung tiga hari, 17–19 November 2026, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Rakor tersebut digelar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) yang dipimpin Dirjen Nunuk Suryani. Pesertanya adalah kepala dinas pendidikan serta kepala badan kepegawaian di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagaimana dilaporkan JPNN dan dikutip Radar Cirebon pada Minggu (15/11/2026).
Sulut Masuk Daftar 14 Provinsi Peserta Rakor Guru PPPK Paruh Waktu
Ke-14 provinsi yang dipanggil berada di kawasan timur Indonesia, yakni Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara. “158 Pemda ini tersebar di 14 provinsi,” kata Nunuk Suryani seperti dikutip JPNN.
Agenda utamanya adalah menyiapkan tata kelola guru nasional menjelang 2027, ketika pengelolaan guru PPPK paruh waktu daerah akan dialihkan menjadi guru PPPK yang berada di bawah Kemendikdasmen. Bagi Sulawesi Utara, rakor ini menjadi kesempatan bagi pemerintah provinsi dan 15 kabupaten/kota untuk memastikan data guru PPPK paruh waktu di wilayahnya sudah lengkap dan sinkron sebelum peralihan berjalan.
Laporan yang beredar belum merinci jumlah guru PPPK paruh waktu per daerah yang akan dibahas, maupun jadwal pasti setiap tahapan pengalihan. Karena itu, para guru di daerah disarankan menunggu informasi resmi dari dinas pendidikan dan badan kepegawaian masing-masing.
Konteks: 242 Ribu Guru Dialihkan Mulai 2027
Rencana ini merupakan kelanjutan kesepakatan pemerintah dan Komisi X DPR RI pada September 2026. Berdasarkan laporan InfoPublik, sekitar 242 ribu guru PPPK paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Selain itu, sekitar 6 ribu guru PPPK paruh waktu yang bertugas mengajar tetapi memiliki SK sebagai pelaksana juga akan disesuaikan statusnya.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Komisi X menyetujui penyesuaian pagu Kemendikdasmen tahun anggaran 2027 menjadi Rp89,10 triliun, naik Rp28 triliun dari pagu awal Rp61,10 triliun. Dari tambahan itu, sekitar Rp23 triliun dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru yang beralih menjadi PPPK penuh waktu.
Pemerintah juga memperkirakan kebutuhan guru nasional sekitar 464 ribu orang. Rekrutmen guru CPNS direncanakan berjalan bertahap mulai 2027, sementara guru PPPK yang memenuhi syarat administrasi berkesempatan mengikuti seleksi menjadi PNS secara bertahap. Sekitar 172 ribu guru non-ASN di sekolah negeri juga disebut berkesempatan mengikuti seleksi sesuai ketentuan.
Dampaknya bagi Guru di Sulawesi Utara
Peralihan status ke penuh waktu diharapkan memberi kepastian penghasilan dan jenjang karier bagi guru yang selama ini berstatus paruh waktu, sekaligus meringankan beban daerah yang kesulitan membayar gaji. Bagi wilayah kepulauan seperti Sangihe, Talaud, dan Sitaro, pemetaan kebutuhan guru berdasarkan lokasi, mata pelajaran, dan jenjang menjadi kunci agar sekolah di pulau-pulau terluar tidak kekurangan pengajar.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati sebelumnya menekankan pentingnya peta jalan penanganan kekosongan guru, sebagaimana dilaporkan InfoPublik. Upaya pembenahan pendidikan lain dari Kemendikdasmen, seperti penyaluran papan interaktif digital ke sekolah, juga terus berjalan.
Foto: Ilustrasi — anak-anak belajar di sebuah sekolah dasar di Indonesia (arsip). Tropenmuseum / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Sumber:
