IDI Akui Resep Antibiotik Tidak Rasional Masih Terjadi, Ini Tiga Penyebabnya

Uji kepekaan antibiotik di laboratorium, ilustrasi resep antibiotik tidak rasional Ilustrasi: uji kepekaan bakteri terhadap antibiotik (arsip). CDC / Wikimedia Commons (Public domain)

JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengakui praktik resep antibiotik tidak rasional masih ditemukan di fasilitas layanan kesehatan Indonesia. Wakil Ketua Bidang Penyakit Infeksi PB IDI, dr. Restuti Hidayani Saragih, Sp.PD, K-PTI, menyebut keterbatasan alat diagnostik, beban kerja dokter, dan harapan pasien sebagai penyebab utamanya.

Restuti, yang juga dosen tetap Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, menyampaikan hal itu kepada Kantor Berita ANTARA pada Senin (16/11/2026). Menurut dia, peresepan dan penggunaan antibiotik yang tidak tepat “masih kita jumpai di lapangan”, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di banyak negara berkembang.

Mengapa Resep Antibiotik Tidak Rasional Masih Terjadi

PB IDI menjelaskan bahwa lebih dari 80 hingga 90 persen infeksi saluran pernapasan atas, seperti pilek dan flu biasa, disebabkan oleh virus. Padahal antibiotik hanya bekerja melawan bakteri, sehingga pemberiannya untuk infeksi virus tidak memberi manfaat penyembuhan.

Restuti memaparkan tiga faktor yang membuat dokter tetap meresepkan antibiotik. Pertama, banyak fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) belum memiliki pemeriksaan laboratorium atau alat diagnostik cepat untuk membedakan infeksi bakteri dan virus. Kondisi ini membuat dokter bekerja dalam ketidakpastian.

Kedua, beban kerja tinggi dan waktu konsultasi yang singkat di layanan yang padat mendorong peresepan “defensif”, yakni memberi antibiotik untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan infeksi bakteri sekunder, terutama pada pasien yang rentan. Ketiga, sebagian masyarakat masih merasa kunjungan ke dokter belum lengkap bila tidak pulang membawa antibiotik.

Konteks: Ancaman Resistansi Antimikroba

Penggunaan antibiotik yang tidak tepat menjadi salah satu pemicu resistansi antimikroba (AMR), yaitu kondisi ketika bakteri tidak lagi mempan diobati dengan antibiotik yang tersedia. Kementerian Kesehatan sebelumnya mengungkapkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 bahwa 22,1 persen penduduk menggunakan antibiotik oral seperti tablet dan sirop.

Dari jumlah itu, 41 persen memperoleh antibiotik tanpa resep dokter, antara lain dari warung, penjual daring, dan gerai tidak resmi lainnya. Data tersebut disampaikan Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalusia dalam peringatan Pekan Kesadaran AMR pada November 2024. Kemenkes juga mencatat 18 provinsi memiliki angka pembelian antibiotik tanpa resep di atas rata-rata nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Kemenkes mengingatkan proyeksi global bahwa kematian akibat AMR dapat mencapai 10 juta jiwa per tahun pada 2050 bila tidak dikendalikan. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari pencatatan pembelian dan penggunaan antimikroba melalui sistem SATU SEHAT, pembatasan penggunaan antibiotik di fasilitas kesehatan, hingga pengaturan jenis antibiotik dalam Formularium Nasional.

Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia (World AMR Awareness Week) setiap tahun diperingati pada 18–24 November, sehingga peringatan IDI ini datang menjelang momentum kampanye global tersebut.

Rekomendasi IDI dan Dampaknya bagi Masyarakat

Untuk menekan praktik peresepan yang tidak tepat, PB IDI mendorong penyediaan alat diagnostik yang memadai di layanan primer serta penerapan pedoman pengendalian resistansi antimikroba (antimicrobial stewardship/PPRA) yang adaptif. Literasi kesehatan masyarakat juga perlu diperkuat secara bersamaan, sehingga perbaikan sistem kesehatan berlangsung dari hulu hingga hilir.

Bagi masyarakat, pesan pentingnya jelas: antibiotik bukan obat untuk semua penyakit. Pasien dianjurkan tidak meminta antibiotik untuk keluhan flu atau pilek biasa, tidak membeli antibiotik tanpa resep, serta menggunakan antibiotik sesuai petunjuk dokter atau apoteker. Bila ragu, pasien dapat menanyakan langsung alasan pemberian obat kepada tenaga kesehatan.

Isu ini sejalan dengan upaya penguatan layanan primer yang tengah digencarkan pemerintah, termasuk program cek kesehatan gratis yang menjangkau jutaan warga. Perbaikan sarana diagnostik di puskesmas dan klinik diharapkan ikut membantu dokter mengambil keputusan pengobatan yang lebih tepat.

Foto: Ilustrasi, uji kepekaan bakteri Staphylococcus aureus terhadap antibiotik di laboratorium (arsip). CDC / Wikimedia Commons (Public domain)


Sumber:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *