JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Defisit APBN 2026 tercatat Rp379,3 triliun atau setara 1,47 persen dari produk domestik bruto (PDB) hingga 31 Oktober 2026. Angka itu disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Di sisi lain, pendapatan negara tumbuh 23,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Defisit tersebut melebar dibanding posisi akhir September 2026 yang berada di level Rp319 triliun atau 1,24 persen PDB. Artinya, dalam satu bulan selisih antara belanja dan pendapatan negara bertambah sekitar Rp60 triliun. Meski begitu, pemerintah menilai posisi fiskal masih sesuai rencana dan tetap terjaga di bawah batas 3 persen PDB yang ditetapkan undang-undang.
Pendapatan Negara Capai 83 Persen Target
Hingga akhir Oktober, pendapatan negara terkumpul Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target. Penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target, naik dari Rp1.607,6 triliun pada akhir September. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target.
Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) disebut telah melampaui target. Menurut laporan kumparan, capaian itu ditopang antara lain oleh hasil penertiban kawasan hutan dan setoran surplus Bank Indonesia.
Pada sisi pengeluaran, belanja negara terealisasi Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu, tumbuh 15,6 persen secara tahunan. Keseimbangan primer, yakni selisih pendapatan dan belanja di luar pembayaran bunga utang, masih positif Rp114,8 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp595,2 triliun dari target Rp689 triliun dalam APBN awal, termasuk dari penerbitan surat berharga seperti sukuk global senilai US$3 miliar awal November ini.
Menkeu: Defisit Bukan Berarti Rugi
Suahasil menegaskan APBN sejak awal memang dirancang defisit, sehingga istilah “tekor” tidak dapat diartikan sebagai kerugian negara, seperti dilaporkan detikFinance. Laporan semester pemerintah memproyeksikan defisit hingga akhir tahun berada di kisaran 2,85 persen PDB.
Ia juga menekankan pentingnya kualitas belanja agar “uang rakyat dipakai dengan baik,” sebagaimana dikutip kumparan. Pemerintah memperkirakan belanja akan meningkat tajam pada November dan Desember karena pembayaran kontrak kementerian dan lembaga umumnya terkonsentrasi di akhir tahun.
Konteks: Dua Bulan Terakhir yang Menentukan
Untuk memenuhi target, pemerintah masih harus mengumpulkan pendapatan sekitar Rp590,1 triliun dalam dua bulan tersisa, dengan porsi pajak sekitar Rp514 triliun. Di saat yang sama, ruang belanja yang masih harus direalisasikan mencapai Rp945,2 triliun. Kombinasi ini membuat defisit hampir pasti melebar menjelang tutup tahun, sesuai pola tahunan APBN.
Kinerja penerimaan pajak pada November–Desember akan menjadi penentu apakah defisit bisa ditekan di bawah proyeksi 2,85 persen PDB, atau justru mendekati batas atas 3 persen.
Dampaknya bagi Daerah dan Sulut
Lonjakan belanja di akhir tahun biasanya ikut dirasakan daerah melalui pembayaran proyek pemerintah pusat dan penyaluran dana ke pemerintah daerah. Bagi Sulawesi Utara, kondisi fiskal pusat ini menjadi latar penting di tengah penyusunan anggaran daerah, seperti pembahasan rancangan APBD 2027 oleh DPRD Manado. Pemerintah daerah perlu mencermati arah kebijakan fiskal pusat agar perencanaan program tahun depan tetap realistis.
Bagi masyarakat, tumbuhnya pendapatan negara yang dibarengi kenaikan belanja menunjukkan aktivitas ekonomi masih bergerak. Namun, efektivitas belanja di dua bulan terakhir akan menentukan seberapa besar manfaatnya bagi layanan publik dan pembangunan di daerah.
Foto: Ilustrasi – lambang Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kementerian Keuangan RI / Wikimedia Commons (Public domain)
Sumber:
