22 Provinsi Umumkan UMP 2027, Menaker Minta Daerah Segera Bahas Penetapan UMK 2027

Ilustrasi penetapan UMK 2027: alat tenun bukan mesin (ATBM) khas Majalaya Ilustrasi: ATBM khas Majalaya. Wikimedia Commons (lisensi bebas; kreator tercantum di halaman berkas)

JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta bupati, wali kota, dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota segera membahas penetapan UMK 2027 setelah 22 provinsi mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2027. Permintaan itu disampaikan pada Minggu (22/11/2026), menjelang tenggat penetapan upah minimum kabupaten/kota pada 25 November.

Seperti dilaporkan Viva yang mengutip Antara, Yassierli meminta penetapan upah minimum di tingkat kabupaten/kota mengedepankan musyawarah dan objektivitas. Ia menyebut sejumlah faktor yang perlu ditimbang, yakni kemampuan dunia usaha, tingkat produktivitas, inflasi, dan kebutuhan hidup pekerja.

Tenggat Penetapan UMK 2027

Jadwal penetapan upah minimum 2027 sudah disampaikan Yassierli di Kantor Kemnaker pada Selasa (17/11/2026), sebagaimana dilaporkan Katadata. UMP ditetapkan paling lambat 21 November, sedangkan upah minimum sektoral provinsi paling lambat lima hari setelahnya. Untuk tingkat kabupaten/kota, UMK ditetapkan paling lambat 25 November, disusul upah minimum sektoral kabupaten/kota lima hari kemudian.

Menurut Katadata, sosialisasi pedoman telah dilakukan kepada kepala dinas ketenagakerjaan pada 13 November dan kepada gubernur, bupati, serta wali kota di Kantor Kemendagri pada 16 November 2026. Pemerintah daerah juga telah menerima surat edaran yang memuat data ekonomi, panduan sektoral, dan estimasi kebutuhan hidup layak (KHL). Rangkaian aturan tersebut sebelumnya diulas dalam berita pedoman UMP 2027.

Pemerintah pusat menilai daerah sudah memiliki bekal yang cukup untuk memulai pembahasan. “Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah,” kata Yassierli seperti dikutip Katadata. Menurut dia, bahan yang sama juga telah diterima dewan pengupahan daerah sehingga pembahasan dapat segera dilakukan. Ketepatan waktu ini penting karena upah minimum baru berlaku serentak mulai awal tahun depan dan dunia usaha membutuhkan kepastian untuk menyusun anggaran.

Yassierli menegaskan kebijakan pengupahan harus menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha. “Kita tidak ingin aturan ini justru menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha,” ujarnya, dikutip Viva dari Antara.

Daftar UMP 2027 yang Sudah Diumumkan

Berdasarkan data yang dihimpun Viva, DKI Jakarta menempati posisi tertinggi dengan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941. Berikutnya Bali Rp4.559.287, Sulawesi Utara Rp4.323.465, Kepulauan Bangka Belitung Rp4.299.000, dan Sulawesi Selatan Rp4.233.913.

Provinsi lain yang telah menetapkan antara lain Kepulauan Riau Rp4.229.356, Sumatera Selatan Rp4.210.059, Kalimantan Timur Rp4.046.360, Riau Rp4.031.142, Kalimantan Utara Rp4.027.901, Kalimantan Tengah Rp3.949.697, dan Jambi Rp3.711.516. Kemudian Sumatera Utara Rp3.410.000, Sumatera Barat Rp3.383.258, Banten Rp3.372.829, Lampung Rp3.285.152, dan Jawa Barat Rp3.000.000.

Di kelompok terbawah tercatat Nusa Tenggara Barat Rp2.921.059, Jawa Timur Rp2.730.000, DI Yogyakarta Rp2.725.000, Jawa Tengah Rp2.655.454, dan Nusa Tenggara Timur Rp2.602.441.

Dampaknya bagi Sulut

Dengan UMP 2027 sebesar Rp4.323.465, Sulawesi Utara berada di urutan ketiga tertinggi di antara 22 provinsi yang sudah mengumumkan, hanya di bawah DKI Jakarta dan Bali. Rincian penetapan dan kenaikannya dapat dibaca dalam berita UMP Sulut 2027.

Bagi kabupaten/kota di Sulut yang menetapkan UMK, angka UMP tersebut menjadi batas bawah. Penetapan UMK di daerah biasanya dibahas dewan pengupahan setempat yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja sebelum direkomendasikan kepada kepala daerah dan ditetapkan gubernur. Pekerja dan pelaku usaha di daerah diimbau memantau pengumuman resmi dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing untuk mengetahui besaran upah yang berlaku mulai 1 Januari 2027.

Foto: Ilustrasi — Alat tenun bukan mesin (ATBM) khas Majalaya, gambaran industri padat karya di Indonesia. Wikimedia Commons (lisensi bebas; kreator tercantum di halaman berkas)


Sumber:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *