JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra bertemu Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026). Pertemuan itu membahas persiapan revisi UU Pertahanan Negara, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002.
Menurut keterangan Yusril yang dikutip sejumlah media, revisi tersebut sedang disiapkan Kementerian Pertahanan bersama Komisi I DPR RI. Rancangan undang-undang (RUU) itu diperkirakan diajukan untuk dibahas di DPR pada awal 2027.
Diminta Bantu Percepat Revisi UU Pertahanan Negara
Yusril mengatakan Sjafrie secara khusus mengundangnya untuk berdiskusi. “Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut,” ujar Yusril, sebagaimana dikutip CNN Indonesia dan Antara.
Undang-undang yang kini akan direvisi itu disusun ketika Yusril menjabat Menteri Kehakiman dan HAM pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Yusril menyatakan bersedia membantu. Namun, secara teknis pembahasan di DPR nantinya tetap melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Menurut Yusril, usia undang-undang tersebut sudah hampir seperempat abad sehingga banyak hal yang perlu disesuaikan dengan perkembangan pertahanan dan keamanan terkini. Ia menyebut perubahan geopolitik, kemajuan teknologi militer, perang siber, dan kecerdasan buatan (AI) sebagai alasan utama. Sjafrie, kata dia, juga menyoroti perkembangan industri pertahanan global, terutama pemanfaatan AI dan pesawat nirawak (drone).
Yusril menambahkan, Undang-Undang TNI yang disahkan pada tahun yang sama sudah lebih dahulu diubah. Karena itu, menurut dia, UU Pertahanan Negara juga perlu diperbarui agar selaras.
Bantah Bahas Isu Cawapres
Pertemuan tersebut juga disebut sebagai silaturahmi. Yusril dan Sjafrie sudah saling mengenal sejak 1990-an, ketika Yusril menjabat Asisten Menteri Sekretaris Negara dan Sjafrie menjabat Panglima Kodam Jaya.
Ditanya wartawan apakah pertemuan itu menyinggung isu calon wakil presiden, Yusril membantahnya. “Enggaklah (bahas),” katanya sambil tertawa, seperti dilaporkan Antara. Menurut Antara, Yusril juga menyatakan isu penyadapan dan makar tidak dibahas karena Menhan memahami bahwa urusan tersebut merupakan ranah kepolisian. Keterlibatannya, kata Yusril, berkaitan dengan aspek hukum seperti KUHP dan UU ITE.
Konteks: Mengapa Revisi Dinilai Mendesak
UU Nomor 3 Tahun 2002 menjadi landasan penyelenggaraan pertahanan negara, termasuk pengelolaan sumber daya nasional dan peran komponen pertahanan. Sejak undang-undang itu terbit, lanskap ancaman telah berubah, dari serangan siber, perang informasi, hingga penggunaan sistem tanpa awak dalam konflik bersenjata di berbagai belahan dunia.
Kementerian Pertahanan belakangan juga aktif menggandeng kalangan di luar militer untuk memperkuat ketahanan nasional, antara lain melalui ajakan kepada pengusaha muda HIPMI untuk mendukung pertahanan lewat ketahanan ekonomi.
Sjafrie sendiri, menurut laporan media, mendorong revisi karena perubahan cepat di industri pertahanan global. Pemanfaatan kecerdasan buatan dan drone dalam operasi militer di sejumlah konflik dinilai menuntut kerangka hukum baru, mulai dari pengadaan alat utama sistem persenjataan, pengembangan industri pertahanan dalam negeri, hingga perlindungan infrastruktur digital yang strategis.
Bagi publik, proses revisi ini penting untuk dicermati karena akan menentukan arah kebijakan pertahanan Indonesia dalam beberapa dekade ke depan. Pembahasan di DPR yang dijadwalkan dimulai awal 2027 diharapkan berlangsung terbuka dan melibatkan masukan masyarakat sipil, akademisi, serta pemangku kepentingan lain.
Foto: Ilustrasi — Istana Merdeka di kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Wikimedia Commons (lisensi bebas; kreator tercantum di halaman berkas)
Sumber:


