BPJS Kesehatan Cegah Kecurangan JKN 2025 Senilai Rp6,5 Triliun, Dorong Asosiasi Antifraud

Ilustrasi kecurangan JKN 2025: tenaga kesehatan di Indonesia Ilustrasi — tenaga kesehatan di Indonesia. Wikimedia Commons (lisensi bebas; kreator tercantum di halaman berkas)

JAKARTA, LENSA-INDO.COM – BPJS Kesehatan menyatakan berhasil mencegah kecurangan JKN 2025 senilai Rp6,5 triliun dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Angka itu disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito di Jakarta, Rabu (18/11/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem antikecurangan di layanan kesehatan yang kini melindungi sekitar 285 juta jiwa.

Menurut Prihati, nilai yang diselamatkan pada 2025 sedikit lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai sekitar Rp6,6 triliun. Sementara pada 2023, angkanya jauh lebih kecil, yakni di kisaran Rp1,2 triliun hingga Rp1,4 triliun menurut pemberitaan Antara dan Bloomberg Technoz. Penurunan tipis pada 2025 diharapkan mencerminkan meningkatnya kesadaran para pemangku kepentingan untuk tidak berbuat curang.

Modus Kecurangan JKN yang Paling Sering Ditemukan

Dalam paparannya, BPJS Kesehatan menyebut sejumlah modus kecurangan yang kerap muncul dalam klaim JKN. Di antaranya penagihan layanan yang sebenarnya tidak pernah diberikan atau dikenal dengan istilah phantom billing, serta manipulasi diagnosis agar nilai klaim lebih besar (upcoding atau upbilling). Modus lain berupa klaim berulang untuk layanan yang sama dan rujukan berulang yang tidak diperlukan.

Prihati menekankan kecurangan tidak hanya merugikan keuangan negara. Praktik tersebut dapat meningkatkan risiko kejadian yang tidak diinginkan pada pasien, mulai dari kecacatan hingga kematian, sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap sistem layanan kesehatan. Ia mengutip data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 2024 yang menyebut satu dari sepuluh pasien dirugikan saat menerima layanan kesehatan, serta data WHO 2025 bahwa 40 persen pasien penyakit kronis kehilangan kepercayaan pada sistem pelayanan.

Ia juga merujuk kajian OECD tahun 2017 yang memperkirakan sekitar 20 persen belanja kesehatan tidak memberikan hasil optimal. Karena itu, BPJS Kesehatan menilai penguatan antikecurangan perlu dilakukan menyeluruh, “mulai dari pencegahan, deteksi, sampai dengan penanganan,” kata Prihati seperti dikutip Bloomberg Technoz.

Analitik Data hingga Asosiasi Antikecurangan

Untuk menghadapi modus yang makin kompleks, BPJS Kesehatan memadukan analitik data, validasi klinis, investigasi, dan aspek hukum. Lembaga itu juga mendorong penguatan regulasi serta perlindungan bagi pelapor kecurangan, keterlibatan seluruh pihak dalam ekosistem JKN, dan kerja sama dengan negara lain.

Salah satu langkah yang didorong adalah pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA) sebagai wadah kolaborasi lintas sektor. Melalui wadah ini, BPJS Kesehatan berharap tata nilai antikecurangan dapat menular ke rumah sakit, puskesmas, klinik, hingga peserta.

Menurut Antara, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga menilai upaya tersebut penting untuk menjaga dana publik. Menurut Muhaimin, setiap rupiah yang dibayarkan peserta maupun pemerintah harus dapat diselamatkan dan digunakan tepat sasaran.

Dampaknya bagi Peserta di Daerah

Bagi peserta JKN, termasuk di Sulawesi Utara, pengawasan klaim yang lebih ketat berarti dana iuran lebih terjaga untuk membiayai layanan yang benar-benar dibutuhkan. Isu keberlanjutan dana JKN sendiri terus menjadi sorotan, termasuk soal kepesertaan kelompok rentan seperti dalam laporan tahanan dan warga binaan tanpa NIK yang kesulitan mengakses BPJS Kesehatan.

Peserta juga dapat berperan dengan memeriksa rincian layanan yang diterima dan melaporkan kejanggalan melalui kanal pengaduan resmi BPJS Kesehatan, seperti Care Center 165 atau aplikasi Mobile JKN. Partisipasi peserta dinilai menjadi lapis pengawasan tambahan di luar sistem deteksi internal.

Foto: Ilustrasi — tenaga kesehatan (bidan) di Indonesia. Wikimedia Commons (lisensi bebas; kreator tercantum di halaman berkas)


Sumber:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *