JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp900 ribu untuk pekerja hingga kini belum cair. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan program tersebut masih menunggu penyelesaian proses administrasi di Kementerian Keuangan, sementara BPJS Ketenagakerjaan menyebut batas pengkinian data calon penerima jatuh pada 17 November 2026.
Yassierli menyampaikan hal itu kepada Antara di Bandung, Sabtu (14/11/2026), seperti dikutip CNN Indonesia. “BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan,” ujarnya. Ia juga meminta masyarakat berhati-hati terhadap informasi palsu dan hanya merujuk pada kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Skema dan Syarat BSU 2026
BSU 2026 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknisnya. Besaran bantuan Rp300 ribu per bulan untuk tiga bulan, yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp900 ribu. Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri sebelumnya menegaskan dalam keterangan tertulis bahwa bantuan itu dibayarkan sekaligus.
Pemerintah menargetkan sekitar 13,3 juta pekerja sebagai penerima. Penyaluran dilakukan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Pekerja tidak perlu mendaftar sendiri karena data calon penerima diambil dari basis data BPJS Ketenagakerjaan yang dilaporkan pemberi kerja.
Syarat utama penerima BSU antara lain:
- Warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026;
- Bergaji paling banyak Rp3,5 juta per bulan, atau setara upah minimum provinsi/kabupaten/kota yang berlaku dengan pembulatan ke atas;
- Bukan aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, atau Polri;
- Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Gaji yang menjadi acuan adalah upah pokok dan tunjangan tetap terakhir yang dilaporkan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, kemutakhiran data dari pemberi kerja sangat menentukan lolos tidaknya seorang pekerja dalam verifikasi.
Pengkinian Data Ditutup 17 November
Menurut laporan detikJateng, BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa pengkinian data calon penerima BSU dapat dilakukan paling lambat 17 November 2026. Pembaruan bisa dilakukan oleh pekerja sendiri melalui aplikasi JMO dengan menu “Pengkinian data BSU” atau lewat laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, maupun oleh HRD perusahaan melalui portal SIPP BPJS Ketenagakerjaan.
Prosesnya meliputi pengisian NIK, nama lengkap sesuai KTP, dan tanggal lahir. Bila terdeteksi memenuhi syarat, pekerja diminta mengunggah swafoto dan foto KTP, melengkapi data diri, lalu mengisi data rekening bank. Pekerja yang datanya sudah diperbarui HRD tidak perlu mengisi ulang. Data terakhir kemudian diteruskan ke Kemnaker untuk verifikasi dan validasi.
Setelah tahap itu, calon penerima diminta menunggu informasi penyaluran. Fitur cek status penerima di laman bsu.kemnaker.go.id, yang tahun lalu memakai NIK dan kode captcha, belum dibuka dan diperkirakan aktif saat penyaluran dimulai.
Dampaknya bagi Pekerja di Sulut
Bagi pekerja di Sulawesi Utara, batas gaji yang mengacu pada upah minimum setempat membuat sebagian buruh di Manado dan daerah lain berpeluang masuk kriteria, selama tercatat aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja disarankan memastikan perusahaan telah melaporkan upah dengan benar dan menghindari tautan atau pesan berantai yang meminta data pribadi atas nama BSU.
Lensa Indo sebelumnya mengulas aturan dasar program ini dalam BSU 2026 Rp900 Ribu Resmi Diatur Permenaker 16/2026 serta jadwal pencairan BSU 2026. Hingga berita ini diturunkan, Kemnaker belum mengumumkan tanggal pasti pencairan.
Foto: Logo Kementerian Ketenagakerjaan RI, ilustrasi. Kementerian Ketenagakerjaan RI / Wikimedia Commons (Public domain)
Sumber:

