Gubernur Yulius Hadiri Penyerahan 37 Rekomendasi Kebijakan Kemenko Kumham Imipas di Jakarta

Ilustrasi Hotel Borobudur Jakarta, lokasi penyerahan 37 rekomendasi kebijakan Kemenko Kumham Imipas Ilustrasi Hotel Borobudur Jakarta. Kontributor Wikimedia Commons / Wikimedia Commons (lisensi bebas)

JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menghadiri penyampaian 37 rekomendasi kebijakan tahun 2026 oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Rekomendasi itu diserahkan langsung oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan aparat penegak hukum, serta kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Kehadiran Yulius menempatkan Sulut di antara daerah penerima rekomendasi yang wajib menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut. Forum ini menjadi agenda kementerian koordinator untuk menyampaikan hasil sinkronisasi kebijakan lintas instansi.

Isi Arahan Yusril soal 37 Rekomendasi Kebijakan

Dalam arahannya, Yusril menegaskan kementerian koordinator dibentuk untuk menjalankan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan secara nyata, bukan sekadar rapat administratif atau kesimpulan di atas kertas. Menurut dia, pemerintah perlu memetakan bagian kebijakan yang belum berjalan, penyebabnya, pihak yang berwenang menyelesaikan, dan keputusan yang dibutuhkan.

Yusril juga meminta para pejabat menjaga marwah pemerintahan dengan memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang kuat, prosedur tertib, dan pertimbangan matang. Ia menilai kualitas rekomendasi tidak diukur dari tebalnya dokumen atau banyaknya rapat, melainkan dari seberapa jauh rekomendasi membantu penerimanya mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran.

Karena itu, Yusril menekankan rekomendasi tersebut “wajib ditindaklanjuti secara berkala melalui rencana aksi,” sebagaimana dikutip Redaksi Sulut. Tindak lanjut itu harus disertai pembagian peran yang jelas dan pemantauan berkelanjutan agar tidak berakhir sebagai arsip administrasi. Laporan media daerah tidak merinci topik masing-masing dari 37 rekomendasi tersebut.

Komitmen Pemprov Sulut

Gubernur Yulius menyambut baik rekomendasi tersebut dan menyatakan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara siap menjalankan poin-poin substansialnya. Ia berkomitmen menyelaraskan kebijakan daerah di bidang hukum, hak asasi manusia, layanan keimigrasian, dan pemasyarakatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Pemprov Sulut, menurut Yulius, akan memperkuat koordinasi lintas sektor, mengevaluasi efektivitas regulasi daerah, serta memastikan program yang dijalankan memberi kepastian hukum dan manfaat kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat. Langkah ini dikaitkan dengan dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Asta Cita.

Konteks: Sulut sebagai Daerah Perbatasan

Bagi Sulawesi Utara, isu keimigrasian dan pemasyarakatan memiliki bobot tersendiri. Provinsi ini berbatasan laut langsung dengan Filipina melalui Kepulauan Sangihe dan Talaud, sehingga arus orang lintas batas, layanan paspor, dan pengawasan orang asing menjadi bagian keseharian pelayanan publik. Kantor Imigrasi Manado, misalnya, belakangan memperkenalkan inovasi layanan SI CANTIK dan SI BAPONTAR untuk mendekatkan layanan kepada warga.

Di bidang pemasyarakatan, Sulut memiliki sejumlah lembaga pemasyarakatan, termasuk Lapas Tondano yang aktif menjalankan program pembinaan dan sosial. Penyelarasan kebijakan daerah dengan rekomendasi pusat diharapkan membuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan instansi vertikal di bawah Kemenko Kumham Imipas berjalan lebih rapi, sekaligus memudahkan evaluasi capaian di tingkat daerah. Kegiatan Gubernur Yulius lainnya dapat dibaca dalam berita aksi bersih Pantai Karangria.

Foto: Ilustrasi Hotel Borobudur Jakarta, lokasi penyerahan rekomendasi. Kontributor Wikimedia Commons / Wikimedia Commons (lisensi bebas Commons)


Sumber:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *