Mendagri Usul Denda Tak Bawa KTP Dihapus dari RUU Adminduk, Rekam Medis Tak Wajib Masuk SIAK

Gedung Kementerian Dalam Negeri, ilustrasi usulan denda tak bawa KTP dihapus dari RUU Adminduk Gedung A Kementerian Dalam Negeri (ilustrasi, arsip 2021). Wikimedia Commons

JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Pemerintah mengusulkan agar denda tak bawa KTP, yakni denda administratif bagi warga yang bepergian tanpa membawa KTP elektronik, dihapus dari Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk). Usulan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026), sekaligus menandai dimulainya pembahasan RUU Adminduk antara DPR dan pemerintah.

Menurut laporan detikcom, Tito menilai kewajiban membawa identitas kependudukan setiap saat, baik dalam bentuk KTP elektronik maupun Identitas Kependudukan Digital (IKD), berpotensi membebani warga dan tidak sejalan dengan prinsip layanan yang inklusif. Pemerintah juga mempertimbangkan kepemilikan IKD yang masih rendah, sekitar 11 persen, sehingga penggunaannya perlu didorong secara bertahap. “Pemerintah mengusulkan penghapusan denda administratif,” kata Tito seperti dikutip detikcom.

Denda Tak Bawa KTP Diganti Sosialisasi dan Kemudahan Akses

Alih-alih sanksi denda, pemerintah memandang kepatuhan warga lebih tepat ditingkatkan melalui sosialisasi, kemudahan akses layanan, dan penguatan layanan verifikasi identitas. Tito menekankan bahwa sanksi dalam RUU Adminduk harus proporsional, konsisten, dan jelas kaitannya dengan kewajiban maupun larangan yang diatur, serta tidak sampai menghambat hak dan pelayanan bagi penduduk.

Pemerintah juga sedang meninjau ketentuan sanksi bagi aparatur penyelenggara sistem serta bagi lembaga pengguna yang tidak mengaitkan nomor identitas layanannya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ketentuan kewajiban integrasi sistem informasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ikut dikaji ulang agar selaras dengan undang-undang aparatur sipil negara dan prosedur sanksi administratif yang berlaku.

Rekam Medis dan Data Perbankan Tak Wajib Masuk SIAK

Dalam rapat yang sama, Tito meminta agar data rekam medis dan data perbankan warga tidak diwajibkan masuk ke SIAK yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ia menyebut rekam medis merupakan data pribadi yang bersifat spesifik dan diatur tersendiri dalam Undang-Undang Kesehatan, sedangkan data perbankan terikat prinsip kerahasiaan bank.

Pemerintah mengusulkan definisi “data balikan” dipertegas, yakni data tertentu yang dihasilkan lembaga pengguna sesuai kewenangannya lalu diserahkan kepada penyelenggara administrasi kependudukan. Data sektoral yang tetap dikelola lembaga asalnya, menurut Tito, tidak serta-merta harus disimpan sebagai data balikan di SIAK. Contoh data balikan yang ia sebut adalah data yang telah diverifikasi Komisi Pemilihan Umum lalu dikembalikan untuk memperbarui data kependudukan.

Konteks: Panja dan Gagasan Satu Nomor Identitas

Pembahasan RUU Adminduk kini memasuki tahap formal. Pemerintah, yang diwakili Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum, telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Komisi II. Menurut CNN Indonesia, rapat internal Komisi II menetapkan Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda menyebut salah satu gagasan utama RUU ini adalah satu nomor identitas tunggal bagi seluruh data warga, dengan NIK sebagai satu-satunya nomor yang dipakai untuk layanan publik. Prinsip satu pintu data tersebut sejalan dengan aturan Satu Data Indonesia yang sudah lebih dulu disahkan.

Dampaknya bagi Warga di Daerah

Bila usulan penghapusan denda disetujui, warga yang lupa membawa KTP fisik maupun KTP digital tidak lagi terancam sanksi administratif saat bepergian. Bagi warga di daerah kepulauan seperti Sulawesi Utara, ketentuan ini relevan karena akses layanan perekaman dan aktivasi identitas digital belum merata. Meski begitu, KTP elektronik tetap menjadi syarat utama berbagai layanan, mulai dari perbankan, kesehatan, hingga transportasi. Panduan mengaktifkan identitas digital dapat dibaca dalam ulasan cara aktivasi IKD atau KTP digital.

Seluruh usulan pemerintah masih akan dibahas bersama Panja Komisi II sebelum disepakati menjadi rumusan akhir RUU Adminduk.

Foto: Gedung A Kementerian Dalam Negeri di Jakarta (ilustrasi, arsip 2021). Kontributor Wikimedia / Wikimedia Commons (lisensi bebas Commons)


Sumber:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *