Perbandingan perkembangan teknologi antara Bangladesh dan Sri Lanka kembali menjadi sorotan dalam peta ekonomi digital Asia Selatan. Kedua negara, yang sama-sama merupakan ekonomi berkembang dengan populasi besar dan tantangan struktural serupa, menempuh jalur transformasi digital yang berbeda dalam satu dekade terakhir. Bangladesh dengan populasi lebih dari 170 juta jiwa mencatat pertumbuhan pesat dalam adopsi internet seluler dan layanan keuangan digital, sementara Sri Lanka dengan populasi sekitar 22 juta jiwa lebih menonjol dalam hal kesiapan infrastruktur broadband dan literasi digital dasar. Pertanyaan yang muncul: model mana yang lebih efektif mendorong inklusi teknologi, dan apa pelajaran yang bisa diambil kedua negara untuk memperkecil kesenjangan digital yang masih melebar?
Data terbaru menunjukkan lanskap yang kontras namun saling melengkapi. Menurut laporan otoritas telekomunikasi Bangladesh, jumlah pengguna internet aktif di negara itu telah melampaui 130 juta pada 2024, dengan penetrasi internet seluler mencapai lebih dari 75 persen. Sementara itu, Sri Lanka mencatat penetrasi internet sekitar 65 persen, namun dengan kualitas koneksi fixed broadband yang relatif lebih merata di wilayah perkotaan dan semi-perkotaan. Bangladesh unggul dalam skala ekonomi platform digital, terutama melalui ekosistem mobile financial services seperti bKash yang kini melayani puluhan juta pengguna, sedangkan Sri Lanka lebih maju dalam integrasi layanan pemerintah digital melalui program Government Digital Service yang menghubungkan kementerian dan layanan publik dalam satu portal terpadu.
Di sisi lain, kedua negara menghadapi hambatan struktural yang tak jauh berbeda. Kesenjangan digital antara wilayah urban dan rural masih menjadi persoalan utama. Di Bangladesh, kualitas jaringan di distrik terpencil seperti Rangamati dan Bandarban masih jauh tertinggal dibandingkan Dhaka atau Chittagong. Sri Lanka bergulat dengan tantangan serupa di Provinsi Utara dan Timur, di mana akses terhadap perangkat pintar dan listrik stabil masih terbatas. Bank Dunia dalam laporannya menyoroti bahwa hambatan adopsi teknologi di Asia Selatan bukan semata soal ketersediaan jaringan, melainkan juga keterjangkauan perangkat, literasi digital, dan kesenjangan gender dalam akses teknologi.
Skala Ekonomi Digital versus Kualitas Infrastruktur
Keunggulan Bangladesh terletak pada kemampuan mengakselerasi adopsi teknologi melalui pendekatan berbasis skala. Program Digital Bangladesh yang diluncurkan pada 2009 menjadi katalis bagi pertumbuhan startup, layanan e-commerce, dan financial technology yang menyasar segmen masyarakat belum terbankir. Ekosistem ini menciptakan efek jaringan yang kuat: semakin banyak pengguna, semakin menarik bagi pengembang layanan, dan semakin cepat penetrasi teknologi. Namun, kritik muncul terkait kualitas layanan dan perlindungan data pribadi yang belum sekuat kerangka regulasi di negara-negara maju.
Sri Lanka mengambil pendekatan berbeda dengan menekankan tata kelola digital dan kualitas layanan publik. Portal pemerintah digitalnya memungkinkan warga mengakses layanan kependudukan, perpajakan, dan kesehatan dalam satu platform. Pendekatan ini efektif meningkatkan kepercayaan publik terhadap teknologi, tetapi pertumbuhan ekonomi digital sektoralnya relatif lebih lambat dibandingkan Bangladesh karena skala pasar yang lebih kecil dan fragmentasi regulasi antarlembaga. Kedua model menunjukkan bahwa tidak ada satu resep tunggal untuk transformasi digital; pilihan strategi harus disesuaikan dengan konteks demografi, kapasitas kelembagaan, dan prioritas pembangunan masing-masing negara.
Yang perlu dicatat, kedua negara sama-sama menghadapi risiko siber yang meningkat seiring digitalisasi. Serangan ransomware dan kebocoran data di layanan publik maupun swasta menjadi peringatan bahwa pertumbuhan adopsi teknologi harus diimbangi dengan penguatan keamanan siber dan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Tanpa itu, kepercayaan publik—fondasi utama ekonomi digital—bisa tergerus.
Jalan Tengah: Kolaborasi Regional dan Berbagi Praktik Baik
Solusi pertama yang praktis adalah memperkuat kerja sama bilateral dan regional dalam berbagi praktik baik. Bangladesh dapat belajar dari Sri Lanka dalam hal tata kelola layanan pemerintah digital yang terintegrasi, sementara Sri Lanka dapat mengadopsi strategi Bangladesh dalam mendorong inklusi keuangan digital melalui kemitraan dengan penyedia layanan seluler. Forum kerja sama seperti South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) atau inisiatif digital ASEAN-plus dapat menjadi wadah pertukaran kebijakan, standar interoperabilitas, dan pelatihan sumber daya manusia.
Solusi kedua menyangkut penguatan kerangka regulasi dan perlindungan data. Kedua negara perlu menyelaraskan aturan perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan transaksi elektronik agar tercipta ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Regulator telekomunikasi dan otoritas perlindungan data di Bangladesh dan Sri Lanka dapat membentuk mekanisme koordinasi lintas batas untuk menangani insiden siber dan berbagi intelijen ancaman. Langkah ini tidak hanya melindungi warga, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap ekosistem digital kawasan.
Solusi ketiga adalah investasi bersama dalam infrastruktur konektivitas dan literasi digital yang inklusif. Pemerintah kedua negara perlu memperluas program literasi digital yang menyasar kelompok perempuan, lansia, dan masyarakat pedesaan, sekaligus mendorong skema subsidi perangkat pintar dan koneksi internet terjangkau. Kemitraan dengan sektor swasta, lembaga multilateral, dan organisasi nirlaba dapat mempercepat penyediaan akses di wilayah terpencil. Dengan pendekatan yang berimbang antara pertumbuhan skala, kualitas tata kelola, dan inklusi sosial, Bangladesh dan Sri Lanka berpeluang menjadikan transformasi digital sebagai mesin pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar perlombaan angka penetrasi semata.
