JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Peluang kerja sama energi bersih Indonesia dan Korea Selatan dinilai terbuka lebar seiring berjalannya program PLTS 100 GW yang dicanangkan pemerintah. Institute for Essential Services Reform (IESR) mengusulkan lima agenda kerja sama, mulai dari pembangkit listrik tenaga surya yang terintegrasi baterai hingga baja hijau, sebagaimana dilaporkan ANTARA pada Minggu (22/11/2026).
Usulan itu disampaikan Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, dalam lokakarya Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation. Menurut Deon, kerja sama dengan Korea Selatan dapat melampaui sektor surya dan merambah baterai, energi nuklir, hidrogen, serta penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS).
Lima Agenda Kerja Sama Energi Bersih Usulan IESR
Agenda pertama adalah pengembangan PLTS yang terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi baterai (BESS), terutama untuk menggantikan pembangkit diesel dan menjaga kestabilan jaringan. “Kita membutuhkan baterai dengan biaya sangat murah,” kata Deon seperti dikutip ANTARA.
Agenda kedua adalah memperkuat rantai pasok BESS di dalam negeri, meliputi kapasitas manufaktur, standar, hingga pemasok lokal. Agenda ketiga, mobilisasi pembiayaan hijau dengan memadukan dana publik dan swasta. Deon memperkirakan pembangunan pembangkit untuk PLTS 100 GW membutuhkan hampir 80 miliar dolar AS, dan kebutuhannya dapat melampaui 100 miliar dolar AS bila penyimpanan energi dan transmisi diperhitungkan.
Agenda keempat adalah percepatan baja hijau melalui kerja sama Krakatau Steel dengan produsen baja Korea Selatan, POSCO. Agenda kelima, perluasan penggunaan peralatan rumah tangga pintar dan kompor listrik untuk mendorong elektrifikasi sekaligus mengurangi ketergantungan pada LPG.
Konteks: Program PLTS 100 GW
Program PLTS 100 gigawatt-peak (GWp) diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 25 Agustus 2026, di PLTS Site Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali. Menurut Kementerian Sekretariat Negara, tahap awal program ditandai 14 PLTS berkapasitas total 5,3 GWp di enam provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Lokasinya antara lain Cirata, Saguling, Jatiluhur, dan Jatigede di Jawa Barat, Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah, serta Tembesi di Kepulauan Riau.
Saat peluncuran, Presiden menegaskan target 100 gigawatt dalam tiga tahun. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut kebutuhan investasi seluruh program sekitar 73 miliar dolar AS atau lebih dari Rp1.140 triliun. Program ini diproyeksikan menghemat subsidi APBN sekitar Rp73,9 triliun per tahun dan menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Program energi surya ini juga dipaparkan Presiden di forum regional, seperti dalam berita Prabowo paparkan B50 dan PLTS 100 GW di KTT ASEAN.
Tantangannya tidak kecil. Data yang dikutip ANTARA menunjukkan kapasitas pembangkit energi terbarukan pada 2025 baru 15,6 GW dari total kapasitas pembangkit nasional 107,5 GW. Tambahan kapasitas PLTS baru tercatat 1,49 GW, padahal potensi teknis energi surya Indonesia disebut mencapai 3.294 GW. Program besar ini juga membutuhkan penguatan jaringan listrik, sistem penyimpanan energi, dan industri pendukung.
Dampaknya bagi Indonesia dan Daerah Kepulauan
Usulan PLTS terintegrasi baterai relevan bagi wilayah kepulauan yang sebagian kelistrikannya masih bertumpu pada pembangkit diesel, termasuk sejumlah pulau di Sulawesi Utara. Penggantian diesel dengan surya dan baterai berpotensi menekan biaya pokok penyediaan listrik dan subsidi, sekaligus mengurangi emisi karbon.
Kerja sama dengan Korea Selatan, yang memiliki industri baterai dan baja yang maju, dapat membantu Indonesia mempercepat alih teknologi dan membangun rantai pasok di dalam negeri. Namun, keberhasilannya bergantung pada kepastian regulasi, skema pembiayaan, dan kesiapan jaringan agar target 100 GW tidak berhenti sebagai angka di atas kertas.
Foto: Ilustrasi — deretan panel surya di Pangkalan Udara Nellis, Nevada, Amerika Serikat. U.S. Air Force / Wikimedia Commons (Public domain)
Sumber:


