BEIJING, LENSA-INDO.COM – Pemerintah Kota Beijing resmi memberlakukan larangan kepemilikan drone pribadi mulai Minggu, 15 November 2026. Larangan drone Beijing itu mencakup kepemilikan dan penyimpanan pesawat nirawak, penerbangan di wilayah udara kota, hingga membawa masuk drone maupun komponennya ke ibu kota Tiongkok tersebut, dengan alasan menjaga keamanan ibu kota.
Aturan yang diumumkan pada September lalu itu berlaku di seluruh wilayah administratif Beijing, baik kawasan perkotaan maupun perdesaan, dengan luas sekitar 16.400 kilometer persegi atau hampir separuh luas Belgia. Kota tersebut dihuni sekitar 22 juta jiwa, demikian dilaporkan kantor berita AFP.
Bertahap Sejak Larangan Penjualan Mei
Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari aturan yang berlaku sejak Mei 2026. Saat itu, otoritas Beijing melarang penjualan drone dan mewajibkan pemilik mendaftarkan perangkatnya, tetapi masih mengizinkan mereka menyimpannya.
Menjelang tenggat 15 November, pemilik diberi beberapa pilihan. Mereka dapat menjual kembali drone melalui titik pembelian kembali yang ditunjuk pemerintah atau platform daring, memindahkan perangkat ke luar Beijing, atau memusnahkannya dengan subsidi. Otoritas juga menawarkan pengiriman gratis bagi warga yang ingin mengirim drone ke luar kota.
Warga yang masih kedapatan memiliki drone setelah tenggat terancam denda dan penyitaan perangkat. Besaran denda tidak disebutkan dalam laporan yang beredar.
Pengecualian dan Alasan Keamanan
Larangan ini tidak berlaku mutlak. Pengecualian dapat diberikan untuk keperluan khusus, seperti penanggulangan terorisme, penegakan hukum, tanggap darurat dan penanggulangan bencana, pertanian, serta penelitian ilmiah.
Kekhawatiran terhadap keselamatan wilayah udara Beijing meningkat setelah insiden pada Juni lalu, ketika sebuah pesawat kecil menabrak gedung pencakar langit tertinggi di kota itu. Pilot pesawat meninggal dunia dan 13 orang lainnya terluka.
Beijing juga merupakan pusat pemerintahan nasional, lokasi kediaman dan kantor para pemimpin tertinggi, serta markas Partai Komunis Tiongkok. Drew Thompson, peneliti senior S. Rajaratnam School of International Studies di Nanyang Technological University Singapura, menilai larangan menyeluruh ini menunjukkan betapa sensitifnya Beijing secara politik. Menurut dia, kebijakan tersebut tidak semata terkait ancaman teror, tetapi juga bisa berkaitan dengan kontra-intelijen karena drone dapat dipakai untuk pengintaian.
Konteks: Pasar Drone yang Tumbuh Pesat
Drone telah menjadi perangkat populer di Tiongkok, terutama untuk memotret dan merekam video dari udara. Negara itu juga dikenal sebagai salah satu pusat produksi drone konsumen terbesar di dunia, sehingga larangan di ibu kota menjadi sinyal kuat soal arah pengawasan teknologi pesawat nirawak.
Langkah Beijing tergolong jarang karena menyasar kepemilikan, bukan sekadar membatasi zona terbang. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pengaturan drone umumnya berfokus pada izin terbang, batas ketinggian, dan kawasan terlarang seperti sekitar bandara atau objek vital, bukan melarang warga memiliki perangkat.
Bagi warga Indonesia, termasuk wisatawan dan pembuat konten asal Sulawesi Utara yang hendak berkunjung ke Beijing, aturan ini penting diperhatikan: drone sebaiknya tidak dibawa masuk ke wilayah kota agar tidak berisiko disita. Kabar teknologi dirgantara lainnya dapat dibaca dalam laporan uji terbang Starship SpaceX.
Foto: Ilustrasi – drone kamera quadcopter saat terbang. Kontributor Wikimedia Commons / Wikimedia Commons (lisensi bebas Commons)
Sumber:


