TOKYO, LENSA-INDO.COM – Pemerintah Jepang memperkuat pengembangan wisata pedesaan Jepang untuk mengurangi ketergantungan pada pasar wisatawan China yang menyusut. Upaya itu diarahkan untuk menarik pelancong mancanegara ke daerah lewat kuliner, budaya, dan pengalaman lokal, seperti dilaporkan ANTARA dengan mengutip kantor berita Kyodo, Minggu (15/11/2026).
Penurunan kunjungan turis asal China terjadi di tengah ketegangan diplomatik kedua negara. Ketegangan itu dipicu pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November 2025 mengenai kemungkinan krisis Taiwan, yang memicu reaksi keras Beijing.
Seorang pejabat Badan Pariwisata Jepang menyebut wisatawan yang datang berulang kali cenderung memilih daerah pedesaan sebagai tujuan. Pola inilah yang ingin dimanfaatkan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan sektor pariwisata.
Pajak Keberangkatan Naik, Anggaran Membesar
Untuk mendanai program itu, Jepang menaikkan pajak keberangkatan internasional dari 1.000 yen menjadi 3.000 yen per orang mulai 1 Juli 2026. Pajak berlaku bagi semua penumpang yang meninggalkan Jepang, baik warga asing maupun warga Jepang, untuk tiket yang dipesan sejak tanggal tersebut.
Menurut Kyodo, anggaran pariwisata yang bersumber dari pajak itu naik menjadi 130 miliar yen pada tahun fiskal 2026. Pemerintah juga mengajukan 180 miliar yen untuk tahun fiskal 2027. Sebagian dana digunakan untuk subsidi pemerintah daerah dalam mengurai kepadatan wisatawan dan menangani perilaku tidak pantas di lokasi wisata.
Konteks: Target 60 Juta Wisatawan
Langkah tersebut sejalan dengan rencana dasar pariwisata lima tahunan yang disetujui kabinet Jepang pada Maret 2026, seperti dilaporkan Jiji Press melalui Nippon.com. Rencana itu mempertahankan target 60 juta wisatawan asing per tahun pada 2030, naik dari sekitar 42 juta kunjungan pada 2025 yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Pemerintah juga menargetkan belanja wisatawan mencapai 15 triliun yen pada 2030, dibandingkan sekitar 9,5 triliun yen pada 2025. Jumlah daerah yang menerapkan langkah antisipasi overtourism ditargetkan bertambah dari 47 pada 2025 menjadi 100 pada 2030.
Persoalan utama yang ingin diatasi adalah konsentrasi wisatawan. Kyodo mencatat lebih dari 60 persen malam menginap wisatawan asing terpusat di tiga kawasan metropolitan utama, sehingga kota-kota besar dan destinasi populer kerap padat, sementara banyak daerah belum menikmati dampak ekonominya.
Pakar pariwisata Tomoya Umekawa menilai pengembangan wisata pedesaan tidak cukup hanya dengan subsidi dan promosi. Menurut dia, peningkatan layanan, konektivitas transportasi, dan keterlibatan masyarakat lokal secara berkelanjutan juga diperlukan.
Pelajaran bagi Indonesia dan Sulut
Strategi Jepang menarik untuk dicermati Indonesia yang juga menghadapi penumpukan wisatawan di segelintir destinasi. Sulawesi Utara, misalnya, memiliki potensi desa wisata di Minahasa, Tomohon, hingga kepulauan Sangihe dan Talaud, tetapi masih membutuhkan akses transportasi, layanan, dan promosi yang konsisten agar mampu menarik pelancong mancanegara.
Diversifikasi pasar juga menjadi pelajaran penting. Ketergantungan pada satu negara asal wisatawan membuat sektor pariwisata rentan terhadap dinamika politik dan ekonomi. Upaya membuka pasar baru, seperti rute penerbangan regional yang dibahas dalam pembukaan rute Kuching-Jakarta, menjadi bagian dari strategi serupa di kawasan. Pengalaman Jepang menunjukkan bahwa dana, infrastruktur, dan partisipasi warga harus berjalan beriringan.
Foto: Ilustrasi – desa tradisional Shirakawa-go, Prefektur Gifu, Jepang. Kontributor Wikimedia / Wikimedia Commons (lisensi bebas Commons)
Sumber:


