ASEAN Teken DEFA, Prabowo: Ekonomi Digital Kawasan Berpotensi Capai 2 Triliun Dolar AS

Lobi PICC Manila, lokasi KTT ASEAN tempat DEFA ASEAN dibahas Ilustrasi: lobi Philippine International Convention Center, Pasay (arsip). Wikimedia Commons, lisensi bebas.

MANILA, LENSA-INDO.COM – Perjanjian ekonomi digital ASEAN atau ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) disebut Presiden Prabowo Subianto sebagai peluang besar bagi pertumbuhan kawasan. Dalam sesi pleno KTT ke-49 ASEAN di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Minggu (15/11/2026), Prabowo menyatakan DEFA ASEAN berpotensi membuka nilai ekonomi digital kawasan hingga 2 triliun dolar AS pada 2030.

DEFA telah ditandatangani seluruh negara anggota ASEAN di Manila sehari sebelumnya, Sabtu (14/11/2026), dalam rangkaian pertemuan ke-28 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC Council). Perjanjian ini memiliki makna khusus bagi Indonesia karena digagas saat Indonesia memegang keketuaan ASEAN pada 2023.

Isi Perjanjian DEFA ASEAN

Menurut kantor hukum regional Allen & Gledhill, DEFA merupakan perjanjian pertama di kawasan yang secara menyeluruh mengatur ekonomi digital. Negosiasinya rampung pada 31 Mei 2026 setelah pertemuan pejabat senior ekonomi ASEAN di Manila. Cakupannya meliputi perdagangan digital dan penyederhanaan prosedur, arus data lintas batas yang tepercaya, pembayaran digital dan transaksi elektronik, perlindungan konsumen daring, interoperabilitas digital, hingga bidang baru seperti kecerdasan artifisial (AI), teknologi finansial, dan perlindungan kode sumber.

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut DEFA sebagai “kesempatan besar untuk memastikan pertumbuhan di masa depan”. Ia menilai perjanjian itu akan memberi manfaat bagi dunia usaha, pekerja, dan generasi muda ASEAN. Prabowo juga menekankan ketahanan kawasan yang bertumpu pada sumber daya alam, lahan produktif, industri, dan pasar domestik yang besar, sehingga diperlukan kerja sama yang selaras antarnegara anggota.

Dampaknya bagi UMKM Indonesia dan Sulut

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, seperti dilaporkan ANTARA, berharap DEFA menjadi mesin pertumbuhan baru bagi Indonesia. Pemerintah membidik perluasan akses pasar digital ASEAN yang berpenduduk sekitar 693 juta jiwa bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Laporan e-Conomy SEA 2026 yang dikutip pemerintah memproyeksikan nilai transaksi bruto (GMV) ekonomi digital Indonesia mencapai 446 miliar dolar AS pada 2035.

Sejumlah manfaat yang disiapkan antara lain digitalisasi dokumen perdagangan, penyederhanaan prosedur kepabeanan, penguatan ASEAN Single Window, serta pengakuan dokumen dan tanda tangan elektronik untuk menekan biaya transaksi ekspor-impor. Penggunaan QRIS untuk pembayaran lintas negara di kawasan juga akan diperluas.

Bagi pelaku usaha di Sulawesi Utara, kemudahan ini relevan untuk produk unggulan seperti hasil perikanan, kelapa, pala, dan kuliner khas yang mulai dipasarkan secara daring. Letak Sulut yang berdekatan dengan Filipina juga membuka peluang perdagangan digital lintas batas yang lebih efisien bila regulasi turunan DEFA berjalan.

Konteks: Pekerjaan Rumah Setelah Penandatanganan

Penandatanganan baru langkah awal. Pemerintah menyatakan akan mempercepat ratifikasi, menyiapkan regulasi domestik, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta membangun infrastruktur digital nasional. Aspek lain yang disiapkan mencakup peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui program upskilling dan reskilling, penguatan keamanan siber, pusat data, komputasi awan, serta perlindungan data pribadi dan pencegahan penipuan daring.

KTT ke-49 ASEAN di Manila juga membahas isu lain, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan lintas batas serta sikap terhadap Myanmar. Rangkaian pembahasan itu dapat dibaca dalam laporan KTT ASEAN Manila dibuka dan kerja sama dagang Indonesia lain seperti ICA-CEPA Indonesia-Kanada yang mulai berlaku 1 Desember 2026.

Foto: Ilustrasi lobi Philippine International Convention Center (PICC), Pasay, Metro Manila (arsip). Kontributor Wikimedia Commons / Wikimedia Commons (lisensi bebas Commons)


Sumber:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *