Warisan Digital Sri Sultan Hamengkubuwono: Antara Pelestarian Budaya dan Akselerasi Teknologi di Yogyakarta

Bangunan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ilustrasi: Keraton Yogyakarta. Foto: CEphoto, Uwe Aranas / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwono X, kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa pekan terakhir. Sorotan tersebut bukan semata membahas perannya sebagai simbol budaya Jawa, melainkan bagaimana ia mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah dan kasultanan. Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Transformasi Digital DIY yang digelar di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, pekan lalu, Sultan menegaskan bahwa digitalisasi tidak boleh mereduksi nilai-nilai budaya, tetapi justru harus menjadi alat untuk memperkuat identitas Yogyakarta sebagai kota budaya berbasis teknologi. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan publik berbasis aplikasi, sekaligus kekhawatiran sebagian kalangan budayawan terhadap potensi tergerusnya tradisi lokal akibat arus digitalisasi yang masif.

Data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY menunjukkan bahwa hingga kuartal pertama 2024, sebanyak 78 persen layanan administratif pemerintah kabupaten/kota di DIY telah terintegrasi dalam platform digital terpadu. Angka ini naik dari 61 persen pada tahun sebelumnya. Sementara itu, indeks literasi digital masyarakat DIY berada pada angka 3,72 dari skala 5, sedikit di atas rata-rata nasional yang sebesar 3,54. Namun, laporan Ombudsman Perwakilan DIY mencatat masih terdapat 214 aduan terkait layanan digital yang dinilai rumit, terutama bagi kelompok lansia dan masyarakat di kawasan perdesaan seperti Gunungkidul dan Kulon Progo. Kesenjangan akses internet pun masih menjadi persoalan, dengan sekitar 12 persen wilayah pinggiran belum terjangkau jaringan stabil.

Digitalisasi Kasultanan: Antara Simbol dan Substansi

Di lingkungan Kasultanan, Sri Sultan Hamengkubuwono X telah menginisiasi sejumlah program digitalisasi arsip dan manuskrip kuno. Melalui Yayasan Kebudayaan Ratoe Mas, ribuan naskah Jawa kuno tengah dialihmediakan ke format digital agar dapat diakses publik secara terbatas. Langkah ini dinilai sebagai terobosan karena menghadirkan warisan budaya dalam format yang lebih tahan lama dan mudah diteliti akademisi. Namun, sejumlah pengamat budaya mengingatkan pentingnya tata kelola data yang ketat. Digitalisasi naskah menyentuh ranah hak cipta budaya dan potensi komersialisasi yang bisa bertentangan dengan nilai sakral warisan kasultanan. Di sisi lain, kehadiran platform wisata digital yang mengangkat narasi sejarah Yogyakarta dinilai positif, tetapi masih minim keterlibatan komunitas lokal sebagai produsen konten.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, kepemimpinan Sultan dalam mendorong integrasi data antarperangkat daerah patut diapresiasi. Sistem Satu Data DIY yang diresmikan pada 2023 menjadi fondasi penting bagi pengambilan kebijakan berbasis bukti. Meski demikian, kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) masih menjadi tantangan. Hanya 43 persen ASN di lingkungan pemerintah kabupaten/kota yang telah mengikuti pelatihan literasi data lanjutan. Kesenjangan kompetensi ini berpotensi memperlambat implementasi kebijakan digital di lapangan, terutama di tingkat kecamatan dan desa.

Solusi Berbasis Kolaborasi Quadruple Helix

Untuk menjawab tantangan kesenjangan akses dan kompetensi, pemerintah DIY di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X perlu memperkuat skema kolaborasi quadruple helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas. Kampus-kampus di Yogyakarta seperti UGM, UNY, dan UII dapat dilibatkan sebagai mitra pelatihan literasi digital bagi ASN dan masyarakat desa. Program pendampingan berbasis komunitas, misalnya melalui karang taruna dan pondok pesantren, dapat menjadi jembatan untuk menjangkau kelompok lansia dan pelaku UMKM yang belum melek teknologi. Insentif fiskal bagi pelaku usaha yang membangun infrastruktur internet di wilayah terpencil juga layak dipertimbangkan sebagai stimulus percepatan pemerataan akses.

Pada ranah pelestarian budaya digital, kasultanan bersama Dinas Kebudayaan DIY dapat membentuk dewan kurasi digital yang melibatkan filolog, arsiparis, dan ahli hukum siber. Dewan ini bertugas menetapkan standar metadata, hak akses, serta mekanisme perlindungan atas manuskrip dan artefak digital. Penting pula dibangun sistem audit berkala untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan data budaya oleh pihak ketiga. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan nilai sakral warisan budaya, sekaligus memberi kepastian hukum bagi peneliti dan publik yang mengaksesnya.

Terakhir, transparansi dan akuntabilitas layanan digital perlu diperkuat melalui kanal pengaduan terpadu yang ramah pengguna. Pemerintah DIY dapat mengadopsi mekanisme umpan balik dua arah, di mana masyarakat tidak hanya menyampaikan keluhan tetapi juga terlibat dalam uji coba prototipe layanan sebelum diluncurkan. Pelibatan tokoh masyarakat dan perangkat kalurahan dalam proses monitoring akan memperkuat legitimasi kebijakan. Dengan begitu, visi Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadikan Yogyakarta sebagai poros budaya berbasis teknologi bukan sekadar narasi retoris, melainkan terwujud dalam layanan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh warga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *